MASAKINI.CO – Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, mengumumkan bahwa pekerjaan akan dimulai pada permukiman yang telah lama tertunda yang akan membagi Tepi Barat dan memisahkannya dari Yerusalem Timur. Kantornya menyatakan bahwa langkah ini akan “mengubur” gagasan tentang negara Palestina.
Berdiri di lokasi di Maale Adumim, Smotrich mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui kebangkitan skema E1. Namun, tidak ada konfirmasi langsung dari keduanya.
“Siapa pun di dunia yang mencoba mengakui negara Palestina hari ini akan menerima jawaban kami di lapangan. Bukan dengan dokumen atau dengan keputusan atau pernyataan, tetapi dengan fakta. Fakta tentang rumah, fakta tentang lingkungan,” kata Smotrich, seperti dikutip dari arabnews, Kamis (14/8/2025).
Israel membekukan rencana pembangunan di Maale Adumim pada tahun 2012, dan lagi setelah kebangkitan pada tahun 2020, karena keberatan dari AS, sekutu Eropa, dan kekuatan lain yang menganggap proyek tersebut sebagai ancaman bagi setiap perjanjian damai di masa depan dengan Palestina.
Langkah ini dapat semakin mengisolasi Israel, yang telah menyaksikan beberapa sekutu Baratnya mengutuk serangan militernya di Gaza dalam perang dengan kelompok militan Palestina Hamas dan mengumumkan bahwa mereka akan mengakui negara Palestina.
Dalam sebuah pernyataannya juru bicara Smotrich mengatakan, bahwa menteri telah menyetujui rencana untuk membangun 3.401 rumah bagi pemukim Israel antara permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem.
Kementerian luar negeri Palestina menyebut rencana itu sebagai perpanjangan dari kejahatan genosida, pengungsian, dan aneksasi. Israel telah lama menolak tuduhan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan bahwa mereka bertindak untuk membela diri.
Hamas menggambarkan rencana itu sebagai bagian dari kebijakan “kolonial, ekstremis” Israel dan menyerukan warga Palestina untuk menghadapinya. Kementerian luar negeri Yordania mengutuk langkah itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.
