MASAKINI.CO – Dua dekade sudah damai Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh kini meluncurkan laporan temuan “Peularaa Damee – Nurturing Peace” versi bahasa Inggris, Kamis (14/8/2025) lalu berkat kerja sama KKR Aceh dengan Asia Justice And Rights (AJAR) dan KontraS Aceh.
Laporan ini sebelumnya telah disahkan secara resmi dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2023. Isinya merekam 5.195 testimoni korban dan saksi, pendokumentasian empat kasus pelanggaran HAM berat meliputi Tragedi Simpang KKA, Rumoh Geudong, Jambo Keupok, dan Timang Gajah serta pola pelanggaran terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak.
Dengan hadirnya versi bahasa Inggris, laporan tersebut diharapkan bisa diakses luas oleh komunitas internasional, peneliti, pembuat kebijakan, serta lembaga dunia yang bergerak di bidang HAM dan resolusi konflik.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh menyebut peluncuran ini sebagai catatan sejarah penting. Menurutnya, perdamaian yang bertahan 20 tahun di Aceh adalah capaian berharga dan harus dijaga melalui upaya peacebuilding, pemulihan korban, dan pencegahan konflik.
“Pemerintah Aceh berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi KKR sebagai bagian dari pembangunan inklusif, serta memastikan transisi keadilan menjadi landasan perdamaian berkelanjutan,” ujar Nasir.
Peluncuran ini juga mendapat perhatian dunia. Pelapor Khusus PBB tentang Kebenaran, Keadilan, dan Reparasi, Bernard Duhaime, menilai KKR Aceh sebagai satu-satunya komisi kebenaran formal di Indonesia telah memberi kontribusi besar.
Ia menyebut laporan tersebut sebagai “peta jalan” menuju tindakan berkelanjutan sekaligus penghormatan terhadap keberanian korban.
Sementara itu, Ketua KKR Aceh 2021–2026, Masthur Yahya, menegaskan peluncuran versi bahasa Inggris menjadi langkah strategis agar pengalaman Aceh bisa menjangkau dunia.
Masthur juga menyoroti kemajuan yang telah dicapai, seperti terbentuknya basis data korban yang kredibel dan pengakuan resmi negara melalui DPRA atas temuan KKR Aceh.
Terkait dengan terbatasnya komitmen anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan reparasi menyeluruh. Selain itu juga belum ada langkah konkret untuk memastikan jaminan ketidakberulangan.
“Laporan ini bukan penutup, melainkan pijakan untuk aksi nyata,” ucapnya.
