Pemerintah Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Aceh

MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Perpanjangan ini merupakan yang kedua sejak bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan penetapan ini dilakukan setelah mempertimbangkan laporan analisis cepat Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Aceh serta rekomendasi Forkopimda.

Perpanjangan status ini juga didasarkan pada hasil rapat virtual bersama seluruh kabupaten/kota terdampak pada 23 Desember 2025, serta rapat penanganan darurat yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kepala BNPB, Wakil Gubernur Aceh, dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Atas perpanjangan tanggap darurat ini, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mempercepat distribusi logistik kepada masyarakat terdampak, baik yang berada di pengungsian, rumah warga, hingga gampong-gampong terpencil yang masih terisolir.

“Percepatan distribusi logistik harus menjangkau seluruh korban bencana, termasuk warga di wilayah yang masih sulit diakses,” kata MTA.

Selain logistik, pemerintah daerah diminta memastikan pemenuhan hak dasar pengungsi, layanan kesehatan yang optimal, serta membuka pos pelayanan kesehatan hingga ke pelosok. Gubernur juga menekankan pentingnya persiapan proses belajar mengajar bagi anak-anak korban bencana agar dapat kembali berjalan dengan baik.

“Anak-anak korban bencana harus tetap mendapatkan hak pendidikan, termasuk dukungan perlengkapan sekolah,” ujarnya.

Di sisi lain, persiapan pembangunan dan pemulihan infrastruktur juga menjadi fokus utama selama masa perpanjangan tanggap darurat ini.

Pemerintah Aceh menegaskan, pada perpanjangan status tanggap darurat kedua ini, seluruh SKPA diminta menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara terfokus dan maksimal dalam penanganan bencana. Upaya pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi pemerintah pusat hingga kondisi di wilayah terdampak benar-benar pulih.