MASAKINI.CO – Pemerintah Kota Banda Aceh mengelola 58 aplikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan pelayanan pemerintahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 aplikasi digunakan untuk layanan informasi publik, sedangkan 32 lainnya untuk administrasi pemerintahan.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyampaikan hal itu saat memaparkan inovasi dan strategi keterbukaan informasi publik dalam penilaian oleh Komisi Informasi Aceh di Kantor Komisi Informasi Aceh, Geuceu Komplek, Rabu (14/10/2026).
Salah satu inovasi yang dikembangkan ialah aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) versi 2.0. Aplikasi ini dirancang dengan tampilan yang lebih mudah digunakan, proses permohonan informasi yang ringkas, serta fitur pelacakan permohonan secara real-time.
Pemko Banda Aceh juga mengembangkan SALEUM (Sarana Aduan Layanan Elektronik Untuk Masyarakat) untuk memudahkan warga menyampaikan pengaduan. Layanan tersebut dikembangkan secara mandiri setelah Pemko berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui replikasi aplikasi JAKI pada 2025.
Illiza mengatakan, penguatan keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan data dan dokumen pemerintahan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.
“Harapan kita ke depan, peningkatan ini semakin terintegrasi. Tidak hanya laporan masyarakat ke pemerintah kota, tetapi juga antara gampong, kecamatan, dan pemerintah kota, sehingga pelayanan bisa berjalan lebih baik,” ujar Illiza seusai kegiatan.
Untuk mendukung integrasi tersebut, Pemko Banda Aceh memanfaatkan Command Center yang menggabungkan data dari berbagai perangkat dan aplikasi. Sistem ini digunakan untuk memantau kondisi kota, merespons kejadian, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Pemko juga memperkuat keterbukaan informasi melalui pembentukan dan pendampingan PPID gampong di sembilan kecamatan. Upaya ini diharapkan memperluas akses informasi sekaligus memperkuat koordinasi pelayanan dari tingkat gampong hingga pemerintah kota.
Selain layanan digital, sejumlah program juga dijalankan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga, di antaranya Forum Suara Warga, ambulans puskesmas keliling, program Dokter Saweu Sikula, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, serta penyediaan Wi-Fi gratis di sejumlah ruang publik dan masjid.
Dalam pemantauan kondisi kota, Pemko turut memanfaatkan CCTV dan voice announcer di sejumlah titik, termasuk kawasan wisata Ulee Lheue. Pemerintah kota juga merencanakan penambahan CCTV di kawasan Kampung Jawa dan sejumlah titik rawan lainnya.
Ke depan, Pemko Banda Aceh merencanakan pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan tahap pertama untuk mendukung digitalisasi layanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan perizinan.
Illiza menegaskan, berbagai inovasi tersebut diarahkan untuk membangun pelayanan publik yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.
“Insyaallah, kita terus berjuang agar informasi publik dan ruang publik semakin terbuka, transparan, dan akuntabel. Ini bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.
Discussion about this post