MASAKINI.CO – BPJS Kesehatan Kabupaten Pidie hadir dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Peduli yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memudahkan masyarakat, terutama warga terdampak banjir, dalam mengakses berbagai pelayanan publik.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar, dan dihadiri Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Mahyuddin, serta perwakilan instansi vertikal, perbankan, dan perangkat daerah Kabupaten Pidie.
Alzaizi mengatakan, banjir yang melanda Kabupaten Pidie beberapa waktu lalu berdampak pada kondisi psikologis masyarakat hingga menyebabkan hilangnya sejumlah dokumen penting untuk mengakses pelayanan publik. Menurutnya, MPP Peduli menjadi upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan kembali akses terhadap berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan hingga layanan BPJS Kesehatan.
“Pemerintah tidak boleh memperlambat proses pemulihan masyarakat pascabencana. Justru dalam situasi seperti ini, MPP harus membuktikan fungsinya sebagai solusi pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan penuh empati,” kata Alzaizi.
Sementara itu, Yanuar Ahmad menjelaskan bahwa MPP Peduli merupakan upaya khusus untuk memulihkan akses pelayanan publik pascabencana. Layanan terpadu dalam satu lokasi, termasuk pelayanan bergerak atau jemput bola, diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama warga terdampak bencana dan mereka yang tinggal di wilayah dengan akses pelayanan terbatas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Mahyuddin, mengatakan kehadiran BPJS Kesehatan dalam MPP Peduli menjadi alternatif bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengakses layanan administrasi. Selain melalui MPP, peserta dapat memanfaatkan layanan di kantor cabang, BPJS Keliling, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), aplikasi Mobile JKN, dan Care Center 165.
Menurut Mahyuddin, integrasi pelayanan antarlembaga juga memudahkan masyarakat menyelesaikan kendala administrasi. Misalnya, persoalan data kependudukan yang membutuhkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun kendala terkait pembayaran iuran JKN.
Melalui MPP Peduli, masyarakat diharapkan dapat mengakses pelayanan publik secara lebih mudah dan praktis sehingga proses pemulihan pascabanjir dapat berjalan lebih baik.
Discussion about this post