MASAKINI.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan sistem penyajian prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap. Sekolah yang ingin menggunakan sistem ini harus mengikuti pendaftaran dan pelatihan untuk memastikan kesiapan dapur, tenaga pelaksana, serta mekanisme pelayanan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem prasmanan tidak bisa diterapkan tanpa persiapan karena membutuhkan penyesuaian teknis di dapur maupun sekolah. Penerapannya juga harus melalui uji coba dan evaluasi sebelum diperluas ke lebih banyak sekolah.
“Prasmanan ini bukan berarti bisa diterapkan begitu saja. Dapurnya harus dilatih, sekolahnya juga harus dilatih, dan kami harus memastikan semuanya siap,” kata Sudaryono, mengutip lama resmi BGN, Selasa (20/10/2026).
Menurut Sudaryono, sistem prasmanan memungkinkan siswa menyesuaikan jumlah makanan yang diambil dengan kebutuhan mereka, tetapi tetap harus mengikuti standar gizi yang ditetapkan.
Setiap siswa tetap mendapat porsi awal sesuai takaran gizi. Setelah seluruh siswa memperoleh bagian masing-masing, makanan tambahan dapat disediakan bagi siswa yang masih membutuhkan, sesuai ketersediaan.
Takaran setiap komponen makanan, mulai dari nasi hingga sumber protein, tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, sistem prasmanan tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan standar gizi dalam program MBG.
BGN juga mengevaluasi pelaksanaan sistem ini untuk mengidentifikasi kendala di lapangan, termasuk kebutuhan tenaga pendamping dan penyesuaian pelayanan berdasarkan usia serta jenjang kelas siswa.
Kebutuhan siswa kelas satu sekolah dasar, misalnya, berbeda dengan siswa kelas empat. Karena itu, kesiapan anak dalam mengambil makanan secara mandiri, pendampingan guru, serta keterlibatan kepala sekolah menjadi pertimbangan dalam penerapan sistem prasmanan.
Sekolah yang belum siap menerapkan sistem tersebut tetap dapat menjalankan program MBG dengan mekanisme penyajian yang selama ini digunakan.
BGN telah melakukan uji coba sistem prasmanan di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Palembang, dan Merauke, serta beberapa daerah di Pulau Jawa. Uji coba tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang berkaitan dengan kondisi geografis, jarak distribusi, kebutuhan tenaga kerja, dan kesiapan pelaksana.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan penyesuaian yang diperlukan sebelum sistem prasmanan diterapkan lebih luas.
Discussion about this post