MASAKINI.CO – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat persiapan lahan serta memperkuat koordinasi agar pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dapat dituntaskan sesuai target pada 2027.
Fadhlullah yang akrab disapa Dek Fadh menegaskan, ketersediaan lahan harus dipastikan sejak awal agar pembangunan rumah tidak terhambat saat pekerjaan akan dimulai.
“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh saat memberikan arahan dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026).
Berdasarkan pemutakhiran data pemerintah kabupaten dan kota, sebanyak 402.197 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana. Jumlah tersebut terdiri atas 50.396 rumah rusak berat, 73.097 rusak sedang, dan 278.704 rusak ringan.
Dari total rumah rusak berat yang membutuhkan pembangunan baru, sebanyak 18.030 unit direncanakan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di atas lahan yang disediakan pemerintah. Sementara itu, 32.366 unit lainnya akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan korban banjir.
Dek Fadh mengatakan, angka kebutuhan rumah tersebut masih dapat berubah seiring proses verifikasi dan validasi. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memperbarui data kerusakan melalui aplikasi Jitupasna agar kebutuhan pembangunan dapat teridentifikasi secara akurat.
Sementara itu, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, menyebutkan 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada 2026.
Ia mengatakan para pemenang proyek telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapat arahan agar pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna.
Wahyu mengakui waktu pelaksanaan menjadi tantangan karena pembangunan harus mengejar target hingga akhir tahun. Namun, ia berharap kondisi tersebut tidak menghambat pembangunan huntap komunal.
Ia meminta pemerintah daerah berkoordinasi intensif dengan pelaksana proyek, terutama untuk memastikan kesiapan lahan dan akses jalan menuju lokasi pembangunan. Dukungan tersebut diperlukan agar proses pembangunan berjalan lancar dan rumah dapat segera ditempati warga terdampak bencana.
Discussion about this post