MASAKINI.CO – Kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan meminta polemik dugaan khalwat yang melibatkan kliennya tidak berkembang menjadi saling tuding di ruang publik. Mereka menegaskan, penentuan bersalah atau tidaknya seseorang harus melalui proses hukum dan pembuktian di pengadilan, bukan opini yang berkembang di media sosial maupun pemberitaan.
Permintaan tersebut disampaikan kuasa hukum Bahrul Ulum, S.H., M.H., bersama Raja Inal Manurung, S.H., Rabu (18/11/2026).
Bahrul mengatakan, perkara dugaan khalwat tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan di Polda Aceh. Karena itu, seluruh pihak diminta menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mendahului kewenangan pengadilan.
Menurutnya, penolakan pihak pelapor terhadap upaya perdamaian merupakan hak yang harus dihormati. Namun, sikap tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kliennya bersalah.
“Dalam negara hukum, penentuan bersalah atau tidaknya seseorang harus melalui proses peradilan berdasarkan alat bukti yang sah. Saat ini perkara masih berada dalam tahap penyidikan,” demikian penegasan kuasa hukum.
Terkait gagalnya mediasi, Bahrul dan Raja Inal membantah anggapan bahwa kliennya menutup pintu penyelesaian secara damai.
Mereka menjelaskan, terdapat permintaan tertulis dalam proses mediasi yang dinilai berada di luar substansi Laporan Polisi Nomor LP/B/135/X/2026 terkait dugaan khalwat. Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena dianggap tidak memiliki dasar hukum.
Kuasa hukum juga mengingatkan bahwa proses mediasi memiliki sifat kerahasiaan sehingga substansinya tidak semestinya dibuka dan dijadikan konsumsi publik.
Selain itu, mereka meminta agar isu dugaan KDRT dan perselingkuhan lama tidak kembali diangkat untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap kliennya.
Menurut mereka, kedua persoalan tersebut belum dibuktikan melalui proses pengadilan dan tidak berkaitan langsung dengan unsur Pasal 23 Qanun Jinayat yang disangkakan dalam perkara dugaan khalwat.
Pihak Mohd. Rizki Ramadhan, lanjut kuasa hukum, memastikan tetap kooperatif dalam menghadapi penyidikan dan akan menyampaikan pembelaan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin terlibat dalam perang narasi. Pembuktian harus dilakukan di forum hukum, bukan melalui pernyataan yang berpotensi menggiring opini masyarakat,” tegas mereka.








Discussion about this post