MASAKINI.CO – Menjelang satu tahun bencana ekologis yang melanda Aceh, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana kembali menyuarakan tuntutan pemulihan.
Sekitar 200 massa menggelar demonstrasi di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026), mendesak pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi serta menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional.
Massa yang berasal dari berbagai aliansi dan daerah itu menilai pemulihan pascabencana harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Tidak hanya menyangkut tempat tinggal dan kebutuhan dasar korban, tetapi juga perbaikan infrastruktur, pemulihan mata pencaharian, serta lingkungan yang terdampak.
Koordinator Lapangan, Muhammad Riski, mengatakan aksi tersebut digelar untuk mendorong pemerintah mengambil langkah lebih cepat dalam menangani dampak bencana di Aceh.
“Dari berbagai kecamatan, dari berbagai wilayah yang juga membersamai kegiatan dan aksi kita pada hari. Kami menuntut pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana yang terjadi,” ujar Riski dalam orasinya.
Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut, koalisi menyampaikan delapan tuntutan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penetapan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional.
Massa juga meminta Pemerintah Aceh secara terbuka menyampaikan keterbatasan kapasitas daerah dalam menangani pemulihan bencana dan segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat.
Selain percepatan pemulihan korban, koalisi menyoroti persoalan kerusakan lingkungan. Mereka mendesak pemerintah memulihkan hutan, daerah aliran sungai (DAS), dan kawasan hulu secara menyeluruh.
Evaluasi aktivitas pemanfaatan sumber daya alam juga menjadi bagian dari tuntutan. Koalisi meminta seluruh izin pertambangan, baik legal maupun ilegal, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan di Aceh diaudit dan dievaluasi. Mereka juga mendesak penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan.
Di sisi lain, transparansi penanganan bencana turut menjadi tuntutan. Pemerintah diminta membuka informasi anggaran secara terperinci, mulai dari alokasi, realisasi, kebutuhan hingga sumber pendanaan.









Discussion about this post