MASAKINI.CO – Klaim Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan daerah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra telah pulih 100 persen mendapat sorotan dari koalisi masyarakat sipil. Pasalnya, sejumlah wilayah di Aceh saat ini kembali dilanda banjir dan longsor.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menilai kondisi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan seperti yang disampaikan Presiden. Sejumlah fasilitas umum, termasuk sekolah dan masjid, masih membutuhkan perbaikan.
“Belum ada pemulihan soal itu. Selanjutnya, masih ada sekolah seperti berita hari ini. Masih ada masjid dan fasilitas publik lainnya yang belum diperbaiki 100 persen seperti Prabowo bilang,” ujar Aulianda dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana bertajuk Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh: Antara Klaim Pemerintah dan Fakta di Lapangan, Jumat (13/11/2026).
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa banyak daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah pulih sepenuhnya. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan Masjid Giok Baitul ‘Ala di Kabupaten Nagan Raya, Rabu (11/11/2026).
“Alhamdulillah, sudah dalam beberapa bulan kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sudah banyak daerah yang sudah pulih 100 persen, ada yang masih sisa beberapa persen,” kata Prabowo.
Menurut Aulianda, masih ada sejumlah persoalan mendasar yang belum mendapatkan kepastian penyelesaian. Di antaranya normalisasi sungai, pembangunan hunian tetap, relokasi warga dari zona merah, serta pemulihan lahan pertanian, perkebunan, dan sumber penghidupan masyarakat.
Data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per 10 November 2026 mencatat sebanyak 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa masih terdampak bencana di Aceh. Dampaknya meliputi kerusakan rumah, fasilitas umum, permukiman, hingga lahan produktif.
Bahkan, bencana kembali terjadi di sejumlah daerah pada November ini. Di Kabupaten Gayo Lues, lima rumah di Kecamatan Pining dilaporkan hanyut dan 115 rumah lainnya rusak. Dari jumlah tersebut, 96 rumah mengalami rusak berat. Jembatan gantung Pintu Rime juga putus, sementara pasokan listrik di wilayah Pining mengalami pemadaman total.
Di Kabupaten Pidie Jaya, tanggul darurat Krueng Meureudu yang dibangun setelah bencana November 2025 kembali jebol pada 9 November 2026. Akibatnya, banjir setinggi sekitar 50 hingga 150 sentimeter merendam 17 desa di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua.
Banjir juga melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada 9 November 2026. Peristiwa tersebut berdampak terhadap 14 desa di enam kecamatan dan menyebabkan 365 warga mengungsi.
Selain persoalan pemulihan fisik, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana turut menyoroti transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Koalisi yang terdiri dari AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, HAKA, Walhi Aceh, MATA, KontraS Aceh, dan JKPI meminta pemerintah membuka rincian alokasi dan realisasi anggaran, program yang telah berjalan, serta kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
Koalisi menilai keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur melalui persentase. Pemulihan harus terlihat dari kepastian tempat tinggal warga, berfungsinya kembali fasilitas dasar, serta pulihnya mata pencaharian masyarakat yang terdampak.
Discussion about this post