MASAKINI.CO – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh menjelaskan alasan FD, mantan pejabat Inspektorat Banda Aceh, dikeluarkan dari tahanan dalam perkara dugaan jarimah liwath yang juga melibatkan seorang mahasiswa berinisial AM.
Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan FD dikeluarkan setelah masa penahanannya berakhir pada 31 Oktober 2026. Meski tidak lagi ditahan, status FD dalam perkara tersebut masih sebagai tersangka.
Rizal menjelaskan, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara, unsur jarimah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinilai belum terpenuhi. Perilaku sesama jenis yang disangkakan kepada FD, menurutnya, belum diatur secara konkret dalam qanun tersebut.
“Intinya kita harus melengkapi sesuai dengan hukum materiel dan formil yang ditentukan di dalam qanun. Ketika itu sudah mampu kita penuhi, maka dipastikan kasus apa pun dan siapa pun dia, tidak akan ada yang terlepas dari jeratan tersebut. Namun, bila kita tidak bisa menghadirkan bukti formil, maka kemungkinan kasus ini tidak bisa lanjut,” kata Rizal, dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut sejak awal merupakan bagian dari upaya penegakan Qanun Jinayat di Banda Aceh. Sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026, Satpol PP dan WH Banda Aceh bersama Satpol PP dan WH Provinsi Aceh telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung proses penanganan perkara secara objektif dan profesional.
Terkait alat bukti, Rizal menyebut pihaknya sebelumnya telah menyerahkan dua alat bukti kepada penuntut umum, yakni berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap FD dan AM serta keterangan ahli. Namun, setelah berkas diteliti jaksa, pihaknya beberapa kali diminta melengkapi kekurangan berkas perkara.
“Berkasnya dua kali dikembalikan. Dan ini kita masih menunggu juga untuk pelengkapan selanjutnya,” ujarnya.
Rizal juga menjelaskan, pengeluaran FD dari tahanan dilakukan karena masa penahanan telah berakhir sesuai ketentuan hukum. Penahanan awal berlangsung selama 20 hari, kemudian diperpanjang melalui izin kejaksaan. Setelah perpanjangan pertama belum tuntas, pihaknya kembali mengajukan perpanjangan melalui Mahkamah Syar’iyah.
Mahkamah Syar’iyah kemudian memberikan izin penahanan hingga 31 Oktober 2026. Setelah masa tersebut berakhir, FD harus dikeluarkan dari tempat tahanan sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun status tersangkanya belum berubah.
“Setelah itu masa penahanan selesai, maka demi hukum dan ketentuan yang ada, yang bersangkutan dengan status tersangka terpaksa kita harus keluarkan dari tempat tahanan. Sementara statusnya masih tersangka,” jelasnya.
Saat ini, kata Rizal, berkas perkara tersebut masih berada di penuntut umum untuk diteliti dan menunggu pemenuhan petunjuk lebih lanjut.
Discussion about this post