MASAKINI.CO – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Desakan ini disampaikan karena koalisi menilai penanganan dan pemulihan bencana masih menyisakan persoalan, terutama terkait pemulihan lingkungan dan kehidupan masyarakat terdampak.
Desakan tersebut menjadi satu dari delapan tuntutan yang disampaikan koalisi dalam konferensi pers bertajuk “Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh: Antara Klaim Pemerintah dan Fakta di Lapangan” di Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Staf Bidang Hukum dan Advokasi Yayasan HAkA (Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh), Musrafiyan, mengatakan kondisi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan klaim bahwa penanganan bencana telah mencapai 100 persen. Ia juga menyoroti minimnya upaya pemulihan pada sektor kawasan hutan dan lingkungan hidup.
“Respon terhadap 100% sudah tertangani bencana itu tidak direspon balik oleh pemerintah Aceh bahwa kondisi Aceh tidak sebaik itu sebenarnya sekarang ini. Belum lagi ada minimnya upaya penanganan pemerintah pada sektor pemulihan bencana pada aspek kawasan hutan dan lingkungan hidup,” ujar Musrafiyan.
Koalisi yang terdiri dari AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, Yayasan HAkA, WALHI Aceh, MATA, KontraS Aceh, dan JKPI itu menilai penanganan bencana ekologis harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga perlu memulihkan kawasan yang rusak serta memastikan hak masyarakat terdampak terpenuhi.
Karena itu, koalisi meminta Pemerintah Aceh secara terbuka mengakui keterbatasan kapasitas daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Aceh juga didesak segera mengusulkan penetapan status bencana nasional kepada pemerintah pusat.
Dalam pemulihan korban, koalisi menuntut pemerintah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian. Pemulihan dinilai belum menyeluruh apabila kebutuhan dasar dan sumber penghidupan warga belum kembali terpenuhi.
Di sisi lingkungan, koalisi mendesak pemulihan dilakukan secara menyeluruh, terutama di kawasan hutan, daerah aliran sungai (DAS), wilayah hulu, dan kawasan yang mengalami kerusakan. Pemerintah juga diminta mengaudit serta mengevaluasi perizinan dan aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Koalisi turut meminta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti merusak lingkungan dan menyebabkan risiko bencana ekologis.
Tuntutan lainnya menyangkut keterbukaan anggaran. Pemerintah diminta mempublikasikan alokasi dan realisasi anggaran penanggulangan serta pemulihan bencana, termasuk kebutuhan anggaran dan sumber pembiayaannya.
Melalui delapan tuntutan tersebut, koalisi berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh mengambil langkah konkret untuk mempercepat pemulihan. Koalisi menegaskan penanganan bencana tidak cukup diukur dari klaim penyelesaian, tetapi juga harus terlihat dari terpenuhinya hak masyarakat dan pulihnya lingkungan yang terdampak.
Discussion about this post