MASAKINI.CO – Sebelas bulan setelah bencana hidrometeorologi melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera, pemulihan bagi warga terdampak masih menyisakan persoalan. Sebagian warga disebut masih tinggal di tenda tanpa kepastian pembangunan rumah permanen, sementara transparansi pengelolaan dana rekonstruksi turut menjadi sorotan.
Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi publik bertajuk Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumaterayang digelar Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) bersama Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Jumat (16/10/2026).
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa), Alfian, mengatakan pihaknya bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil telah mendorong penetapan status bencana nasional sejak banjir terjadi. Namun, menurutnya, hingga kini kepastian pemulihan bagi sebagian warga masih belum jelas.
“Kami sudah menyuarakan untuk penetapan status bencana nasional, tapi dari pemerintah pusat menyebutkan mampu menangani bencana ini sendiri. Tapi ini sudah 11 bulan tanpa kepastian, warga masih tidur di bawah tenda, tidak tahu kapan rumah permanennya akan dibangun oleh negara,” ujar Alfian.
Ia menyebutkan, dorongan penetapan status bencana nasional itu juga disuarakan bersama International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) dan Yayasan Perdamaian Indonesia (YPI).
Selain pemulihan tempat tinggal, diskusi tersebut menyoroti keterbukaan pengelolaan dana dan mekanisme rekonstruksi. Jurnalis Nurdin Hasan membandingkan penanganan bencana saat ini dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami Aceh pada 2004.
Menurut Nurdin, penanganan pascatsunami melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dinilai lebih efektif dibandingkan mekanisme saat ini yang terbagi berdasarkan bidang kementerian. Pembagian penanganan tersebut, menurutnya, menjadi tantangan dalam memperoleh informasi terbuka mengenai penggunaan dana.
“Pada akhir masa rehab rekon ini, masyarakat Aceh akan membandingkan capaian keberhasilan penanganan bencana saat ini dengan masa tsunami 2004 dulu, karena bencana kali ini bisa disebut ‘tsunami’ yang kedua,” kata Nurdin.
Diskusi itu dihadiri perwakilan organisasi masyarakat sipil, termasuk Flower Aceh dan MaTa, jurnalis, serta juru bicara Pemerintah Aceh. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas persoalan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana yang melanda Aceh dan Sumatera pada 2025.
Penulis: Alya Ulfa
Discussion about this post