MASAKINI.CO – Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) menghasilkan nilai transaksi ekonomi mencapai Rp9,54 miliar. Program tersebut juga telah memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada 13.907 jiwa di sekitar kawasan konservasi.
Kepala BBTNGL, Subhan, S.Hut., M.Si., mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga kelestarian hutan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Nilai transaksi tepatnya mencapai Rp9.538.425.000. Angka itu berasal dari berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari jasa transportasi, akomodasi, keterampilan dan keahlian, peternakan, perlindungan kawasan, kerajinan tangan, hingga produk olahan hasil pertanian dan perkebunan.
Menurut Subhan, masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pengelolaan taman nasional. Karena itu, BBTNGL tidak hanya berfokus pada perlindungan kawasan dan pengamanan hutan, tetapi juga mendorong warga memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.
“Masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pengelolaan taman nasional,” kata Subhan melalui siaran pers, Jumat (13/11/2026).
Salah satu upaya yang dilakukan melalui bantuan ekonomi produktif. Program ini telah menjangkau 53 desa dengan melibatkan 103 kelompok yang memiliki total 1.774 anggota. Bantuan yang disalurkan mencapai Rp3,3 miliar, dengan kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta untuk setiap kelompok.
Bantuan tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha produktif, membuka kesempatan kerja, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak lestari.
“Harapannya, masyarakat dapat tumbuh mandiri secara ekonomi sekaligus menjadi bagian dari upaya pelestarian,” ujar Subhan.
BBTNGL juga memperkuat Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK). Saat ini terdapat 72 kelompok yang melibatkan 2.756 kepala keluarga dengan total areal kelola mencapai 5.820,02 hektare.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.958 kepala keluarga di Aceh mengelola areal seluas 4.251,62 hektare. Sementara di Sumatera Utara, program ini melibatkan 798 kepala keluarga dengan areal kelola 1.568,4 hektare.
Melalui program tersebut, masyarakat didorong menanam pohon endemik dan pohon produktif untuk mendukung pemulihan ekosistem. Pelaksanaannya juga sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 yang mengatur penyelesaian kegiatan terbangun di kawasan konservasi, termasuk melalui skema kemitraan konservasi.
Selain usaha produktif dan pengelolaan hutan, BBTNGL mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat, terutama di kawasan Bukit Lawang dan Tangkahan. Program ini diarahkan untuk membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan keterlibatan warga dalam pendidikan konservasi dan perlindungan satwa liar.
Saat ini, terdapat empat kelompok pemandu wisata dengan total 264 anggota. Sebanyak 26 orang telah memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 26 orang menjadi anggota Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI), dan 100 orang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).
Di sisi perlindungan kawasan, BBTNGL melibatkan masyarakat dalam patroli dan pemantauan untuk menghadapi ancaman perambahan, perburuan satwa liar, kebakaran hutan, serta aktivitas ilegal lainnya.
Keterlibatan tersebut didukung 43 tim patroli, 268 Masyarakat Mitra Polhut (MMP), dan 105 mitra yang ikut dalam perlindungan serta pemantauan kawasan.
Subhan mengatakan, keterlibatan masyarakat membantu mendeteksi potensi gangguan kawasan sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa kelestarian Leuser merupakan tanggung jawab bersama.
Taman Nasional Gunung Leuser sendiri merupakan kawasan hutan hujan tropis yang membentang di Aceh dan Sumatera Utara. Kawasan ini menjadi habitat sejumlah satwa kunci, seperti harimau sumatera, gajah sumatera, orangutan sumatera, dan badak sumatera. Leuser juga merupakan bagian dari Warisan Dunia Tropical Rainforest Heritage of Sumatra.
Menurut Subhan, pengelolaan Leuser tidak cukup hanya dengan menjaga kawasan dan keanekaragaman hayati. Kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya juga perlu diperhatikan agar mereka dapat tumbuh bersama hutan yang lestari.
BBTNGL, lanjutnya, akan terus memperkuat perlindungan kawasan, meningkatkan efektivitas pengelolaan, serta membangun kemitraan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
“Pemberdayaan masyarakat menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan konservasi dengan kesejahteraan,” ujarnya.
Discussion about this post