MASAKINI.CO – Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong kajian ulang terhadap rumusan jarimah liwath dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Langkah ini dinilai perlu untuk memperjelas unsur pidana sehingga penegakan Syariat Islam memiliki kepastian hukum.
Dorongan tersebut menyusul penanganan perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan FD, mantan pejabat Inspektorat Banda Aceh. Dalam perkara itu, unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dinilai belum terpenuhi berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara.
Kasatpol PP dan WH Banda Aceh, Muhammad Rizal, menjelaskan bahwa penyidikan telah dilakukan bersama Satpol PP dan WH Aceh sejak peristiwa pada 12 Agustus 2026. Namun, proses penanganan perkara menghadapi kendala karena rumusan aturan dinilai belum mengatur secara konkret perilaku yang menjadi persoalan dalam kasus tersebut.
Menurutnya, kajian perlu dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya untuk menilai kecukupan rumusan aturan sekaligus menghindari kendala serupa dalam penanganan perkara ke depan.
“Rumusan pengaturan dalam jarimah liwath perlu dikaji lebih lanjut terutama untuk melihat apakah ketentuan sudah memadai. Kami tidak ingin persoalan serupa muncul namun penanganannya kembali terkendala karena unsur pidana yang disyaratkan dalam aturan belum terpenuhi,” katanya.
Rizal menegaskan, sejak perkara tersebut mencuat, Satpol PP dan WH Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung penanganan secara objektif dan profesional, tanpa membedakan status maupun kedudukan pihak yang terlibat.
“Sejak kasus ini mencuat kita telah melakukan berbagai upaya yang mendukung penanganan objektif dan profesional tanpa membedakan status atau kedudukan pihak yang terlibat,” jelasnya.
Discussion about this post