MASAKINI.CO – Ikatan Mahasiswa Kota Banda Aceh (IKAMBA) mendorong Pemerintah Aceh dan pihak terkait menyempurnakan Qanun Hukum Jinayat. Sejumlah ketentuan dinilai perlu dilengkapi agar dapat mengakomodasi persoalan hukum yang berkembang di masyarakat, termasuk dugaan perbuatan seksual sesama jenis.
Dorongan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar IKAMBA di Aula Bapelkes, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Hasan Basri yang bertindak sebagai moderator mengatakan, penyempurnaan qanun diperlukan karena terdapat perkara yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan akibat unsur pidananya tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Ini dilakukan untuk menyempurnakan qanun, melengkapkan pasal-pasal yang tidak ada. Berdasarkan kasus yang tadi, dibebaskan bukan karena memang mau dilepas, tidak, tapi karena tidak ada pasal yang dapat dituntut,” ujar Hasan.
Ketua IKAMBA, Geubry Al-Fattah Budian, mengatakan FGD tersebut juga bertujuan memperluas pemahaman masyarakat tentang hukum. Menurutnya, masyarakat perlu memahami dasar hukum dalam menyikapi suatu perkara, bukan hanya mengandalkan emosi.
“Saya harap masyarakat Banda Aceh bisa membuka lebih luas cakrawala hukumnya, karena mungkin sejauh ini masyarakat Banda Aceh itu dikendalikan oleh emosi,” katanya.
Geubry juga berharap pemangku kepentingan dapat menjelaskan kepada masyarakat alasan hukum suatu perkara tidak dapat diproses hingga pemidanaan.
Ia menyayangkan ketidakhadiran Komisi VII DPR Aceh yang membidangi Keistimewaan dan Kekhususan Aceh serta Syariat Islam. Padahal, menurutnya, kehadiran komisi tersebut diperlukan untuk menjelaskan persoalan pembentukan dan penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat.
FGD tersebut dihadiri akademisi, budayawan, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, serta Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia.
Diskusi ini turut dilatarbelakangi perkara dugaan hubungan seksual sesama jenis yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD dan seorang pemuda berinisial AM.
Pada 16 November 2026, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Bobbi Sandri, menyatakan jaksa belum menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan unsur jarimah liwath sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Qanun Hukum Jinayat.
FD dan AM dikeluarkan dari tahanan pada 31 Oktober 2026 setelah masa penahanan berakhir sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
IKAMBA berharap diskusi tersebut menghasilkan masukan untuk penyempurnaan Qanun Hukum Jinayat agar ketentuan di dalamnya dapat menjawab persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.









Discussion about this post