Aparat Diminta Usut PMI Banda Aceh yang ‘Diam-diam’ Kirim Darah ke Tangerang

Kantor PMI Kota Banda Aceh. (foto: masakini.co/Alfath)

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Aparat Diminta Usut PMI Banda Aceh yang ‘Diam-diam’ Kirim Darah ke Tangerang

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Kantor PMI Kota Banda Aceh. (foto: masakini.co/Alfath)

MASAKINI.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muhammad Rizky, meminta penegak hukum dalam hal ini kepolisian mengusut dugaan pengiriman darah oleh PMI Banda Aceh yang diduga melanggar prosedur yang berlaku.

“Kita minta penegak hukum untuk menelusuri informasi ini, karena ini berhubungan dengan kemanusiaan,” katanya, Kamis (12/5/2022).

Sebelumnya, PMI Banda Aceh diduga mengirimkan darah sebanyak 2.050 kantong ke Tangerang, Banten, dan dinilai tidak sesuai prosedur serta tanpa rapat pleno seluruh pengurus PMI setempat.

Pengiriman ribuan kantong darah secara diam-diam itu diketahui usai sebagian pengurus melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke unit donor darah (UDD) PMI Banda Aceh.

Berdasarkan hasil sidak itu, diketahui darah sebanyak 2.050 kantong telah dikirim pada Januari, Februari dan April 2022. Sedangkan untuk Maret, belum dipastikan karena mereka hanya mendapatkan data dari hasil rekam jejak mobil yang membawa darah tersebut ke Tangerang.

Kemudian, biaya pengganti pengelolaan darah (BPPD) juga tidak sesuai ketetapan pemerintah berdasarkan Permenkes terkait BPPD per kantong Rp360 ribu. Tetapi pengiriman ke Tangerang hanya dengan BPPD Rp300 ribu per kantong.

Rizky mempertanyakan, jika memang alasan pengiriman tersebut karena stok berlebihan dan takut kadaluarsa, kenapa stok untuk Aceh hari ini masih kurang, dan mengapa Tangerang menjadi pilihan.

Kemudian, lanjut Rizky, kenapa harga BPPD juga diluar ketentuan yang ditetapkan oleh Permenkes, bahkan lebih murah hanya Rp300 ribu per kantong.

“Kita mengutuk keras kegiatan seperti ini, kalau memang kelebihan takut kadaluarsa, kenapa harganya di bawah standar kebijakan. Karena itu pihak berwajib dapat memproses ini,” ujarnya.

Rizky menambahkan, mengenai masalah saling tolong menolong dalam lembaga PMI atau sesama mereka sudah biasa dan bukan persoalan yang menyalahi aturan.

Namun, prosesnya harus sesuai ketentuan berlaku, bukan disinyalir terdapat kesalahan atau ada ‘permainan’, apalagi ini soal kemanusiaan dan kemaslahatan.

“Maka kita harap penegak hukum segera menelusuri ini karena dampaknya jelas, gara-gara dibawa ke sana, Aceh bisa kekurangan stok darah,” pungkasnya.

TAG

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist