Kejati Aceh Sita Barang Bukti KJA Sabang Rp36 Miliar

Kejati Aceh memperlihatkan barang bukti uang kasus dugaan korupsi KJA Sabang, Kamis (18/7). [Hamzah]

Bagikan

Kejati Aceh Sita Barang Bukti KJA Sabang Rp36 Miliar

Kejati Aceh memperlihatkan barang bukti uang kasus dugaan korupsi KJA Sabang, Kamis (18/7). [Hamzah]

MASAKINI.CO – Kejaksaan Tinggi Aceh menunjukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp36.260.875.000 dari perkara dugaan tindak pidana korupsi Keramba Jaring Apung (KJA) Sabang di Kantor Kejati Banda Aceh, Kamis (18/7).

Uang tersebut, kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, merupakan uang yang dikembalikan PT. Periklanan Nusantara (Perinus), pelaksana dari proyek tersebut.

“Uang ini (bersumber) dari itikad baik rekanan dan upaya dari penyidik untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara pengadaan keramba jaring apung,” kata Munawal pada wartawan.

Munawal menyebutkan, uang tersebut nantinya akan dititipkan ke rekening penampungan dengan kode FDL.01 pada Bank BRI Cabang Banda Aceh. “Nantinya akan kita jadikan barang bukti dalam kasus ini,” kata dia.

Sebelumnya Kejati Aceh telah memeriksa beberapa saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan KJA di Kota Sabang. Pengadaan keramba itu merupakan proyek pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai kontrak Rp45,5 miliar yang dikerjakan Perinus.

Kapal KKP Barramundi 2 disita Kejati Aceh. (foto: Kejati Aceh)

Atas kasus itu, Kejati Aceh telah menyita sejumlah barang bukti di Keuneukai, dermaga CT 1 dan 3, Kota Sabang.

“Penyitaan ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh dengan nomer penetapan: 12/pen.pid/2019/PN BNA,” jelas Munawal, Kamis (4/7).

Ia menyebutkan barang yang disitu itu delapan unit cages, satu paket mooring system for cages, delapan nets for cages, dan dua net cleaner. Selain itu juga disita work boat, paket camera system, unit feed barge, paket mooring system for barge dan perangkat feed pipe.

Ia menyebutkan pihak rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak 100 persen. Hal itu terjadi akibat kelalaian pihak PT Perikanan Nusantara (Perinus) sebagai pelaksana. Lemahnya pengawasan dari seksi pengawasan dan pengendalian PT Perinus sesuai aturan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pasal 93 ayat 1 dan ayat 2.

Tak hanya itu, dalam dugaan korupsi tersebut juga terjadi indikasi kelebihan tidak sesuai termin sesuai perjanjian.

Ia merincikan termin I dibayarkan 50 persen dari harga kontrak barang tujuh item telah berada di lokasi perakitan BPKS Sabang. Sementara termin II dibayarkan 25 persen bila workboat dan net cleaner berada di lokasi perakitan dan 100 persen setelah semua dirakit.

“Ternyata perakitan dilakukan pihak Norwegia pada bulan Januari 2018, sedangkan pada tanggal 29 Desember 2017 PT Perinus telah menerima pembayaran sebesar Rp40.819.365.000,” jelasnya.

Masalah lainnya, PPK KKP telah membayar sebesar 89 persen dari yang seharusnya 75 persen. “Artinya terdapat kelebihan pembayaran 14 persen atau Rp6.630.540.000,” tegasnya.[]

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist