‘Bau Amis’ di Tubuh PMI Kota Banda Aceh

Ketua PMI Kota Banda Aceh, Dedi Sumardi dan sejumlah pengurus menggelar konferensi pers terkait polemik pengiriman darah ke PMI Tangerang, pada Kamis 12/5/2022. (foto: masakini.co/Alfath)

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

‘Bau Amis’ di Tubuh PMI Kota Banda Aceh

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Ketua PMI Kota Banda Aceh, Dedi Sumardi dan sejumlah pengurus menggelar konferensi pers terkait polemik pengiriman darah ke PMI Tangerang, pada Kamis 12/5/2022. (foto: masakini.co/Alfath)

MASAKINI.CO – Isu tak sedap tengah menerpa tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh. Sebagian pengurus PMI Banda Aceh menuding di bawah kepemimpinan Dedi Sumardi, PMI Banda Aceh diam-diam mengirim ribuan kantong darah ke PMI Tangerang. Bau amis pengiriman darah itu diduga merupakan “permainan” untuk meraup untung ke kantong pribadi.

Pengiriman disinyalir tanpa melibatkan pengurus lain melalui rapat pleno. Pun demikian, pengiriman darah diduga tidak berdasarkan Pergub dan Permenkes terkait Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) yang nilainya sebesar Rp360 ribu.

“Kami dapati saat sidak, BPPD ke Tanggerang itu cuma Rp300 ribu. Ini kan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah,” kata Sekretaris PMI Kota Banda Aceh Syukran Aldiansyah.

“Pengurus lainnya tidak mengatahui adanya pengiriman darah dalam jumlah besar karena keputusannya diambil oleh Ketua PMI Kota Banda Aceh, Dedi Sumardi. Kami tidak pernah dilibatkan,” ujarnya didampingi Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Sosial UDD PMI Kota Banda Aceh dr. Natalina Kristanto.

Sementara itu, Ketua PMI Banda Aceh Dedi Sumardi, dalam konferensi pers Kamis (12/5) sore, membenarkan memang ada pengiriman darah ke UDD PMI Tangerang. Namun, tudingan mengirim ribuan kantong darah secara diam-diam dan memperjual belikan darah itu tidaklah benar.

Dia mengatakan alih distribusi darah dari UDD PMI Banda Aceh ke UDD PMI Tangerang dilakukan karena stok darah di PMI Banda Aceh pada saat itu aman dan berlebih, sehingga pengiriman dilakukan untuk menghindari kadaluarsa darah. Alih distribusi ini terjadi Januari dan Februari 2022 lewat MoU yang ditanda tangani kedua belah pihak.

“Khusus di Desember 2021, kami terima lonjakan donasi darah dari pegawai kontrak Pemerintah Aceh yang membuat stok darah berlebih. Kami sudah menanyakan ke rumah sakit di wilayah kerja dan juga UDD PMI Pidie, Aceh Utara, dan Langsa, apakah kebutuhan darah mereka terpenuhi atau tidak, dan mereka jawab untuk saat itu mereka punya stok yang stabil,” katanya.

Kemudian, tutur Dedi, pihaknya juga sempat melakukan komunikasi dengan UDD PMI Kota Medan. Di sana pun juga sedang banyak persediaan darah. Maka dihubungi UDD PMI yang ada di Tangerang.

“Di sana ada beberapa UDD PMI. Dan yang merespon kala itu UDD PMI Kabupaten Tangerang. Proses pengiriman darah juga tidak serta-merta. Jadi kami harus memastikan darah yang dikirim sudah lewat proses pemeriksaan kualitas sesuai dengan standar PMI,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, kenapa tidak dikirim ke UDD PMI di wilayah Sumatera lainnya? Sebab pengiriman darah via udara ke daerah seperti Jambi, Padang, dan Lampung harus transit. Sementara penerbangan ke Tangerang dari Banda Aceh langsung tanpa transit pesawat.

“Kalau harus transit kami nggak bisa menjamin kualitas darah tetap bagus karena proses diperjalanannya lama,” ungkapnya.

Menurut Dedi, alih distribusi darah antar Unit Donor Darah PMI itu hal yang lumrah dan biasa asalkan UDD yang bersangkutan memiliki stok yang aman dan berlebih.

Dia menyayangkan isu miring yang dilontarkan oleh sebagian pengurus PMI Banda Aceh tersebut. Sebab, kata Dedi Sumardi, masyarakatlah yang menjadi korban karena bisa berdampak pada keyakinan pendonor untuk mendonorkan darahnya, sehingga nantinya berimbas pada pasien di rumah sakit yang membutuhkan darah.

“Kalau RSUDZA, mereka punya instalasi donor darah sendiri, orang bisa langsung donor di sana. Tapi bagaimana rumah sakit lain yang bergantung darah di PMI? Seperti di rumah sakit di Kabupaten Aceh Besar,” sebutnya.

“Ini yang sangat kami sayangkan, kepercayaan orang ke PMI jadi menurun karena pernyataan sepihak dari oknum. Padahal faktanya semua yang kami lakukan berdasarkan data dan sesuai prosedur,” pungkasnya.

TAG

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist