MASAKINI.CO – Masyarakat Kecamatan Penanggalan,Ā Kota SubulussalamĀ meminta Pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus terhadap kondisi perekonomian warga di masa pandemi Covid-19.
Salah satunya menciptakan kebijakan yang tepat dan strategis dalam pemulihan ekonomi sehingga indeks kesejahteraan masyarakat meningkat.
Keluhan ini disampaikan langsung masyarakat Subulussalam kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin saat menyerap aspirasi warga Kota Subulussalam.
Kegiatan Reses ke-II Tahun Anggaran 2021 Dapil IX meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Selatan, Aceh Singkil dan kota Subulussalam. Kegiatan itu berlangsung selama delapan hari terhitung sejak tanggal 22 sampai 29 Agustus 2021.
āSelama kegiatan reses II di sana, ada beberapa hal yang disampaikan warga Subulussalam. Di antaranya meminta perhatian khusus Pemerintah Aceh untuk memerhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat,ā kata Safaruddin, Kamis (2/9/2021).
Masyarakat, ungkapnya, meminta Pemerintah Aceh fokus mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini terkendala akibat pandemi Covid-19.
āHadirnya kebijakan yang tepat adalah bentuk partisipasi nyata pemerintah memulihkan ekonomi masyarakat,ā ungkap Safaruddin.
Dia menjelaskan, pergerakan ekonomi masyarakat semakin tergerus akibat wabah pandemi Covid-19 yang nyaris berlangsung 2 tahun ini. Tentunya, dukungan nyata Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif melalui stimulan-stimulan kebijakannya mampu memberikan daya hidup terhadap keberadaan UMKMĀ di Kota Subulussalam.
Selain itu, warga Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, menyampaikan kepada anggota DPR Aceh tersebut soal pembangunan gapura di perbatasan Aceh – Sumatera Utara.
Menanggapi hal itu, Safaruddin akan menindaklanjuti usulan dan masukan dari masyarakat di wilayah Perbatasan itu. Mulai dari usulan infrastruktur dan pemerataan pembangunan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
āSoal gapura perbatasan Aceh – Sumatera Utara akan kita tampung, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di Dewan (DPRA). Apalagi wajah Aceh tercermin pada wajah perbatasan, sehingga sangat perlu kita prioritaskan,ā ungkapnya.(Adv)
