MASAKINI.CO — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah baru saja menandatangani naskah kesepahaman pembelian empat pesawat N219 dengan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Elfien Goentoro, Senin (9/12).
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), mengkritik rencana Pemerintah Aceh tersebut.
Koordinator MaTA, Alfian mengatakan, pengadaan pesawat ini sama sekali tidak berkolerasi dengan kesejahteraan Rakyat Aceh tapi hanya kebutuhan elit. Terlebih mereka juga khawatir soal skema pembiayaan pewasat tersebut.
“Setelah ini ada biaya perawatan ini bukan anggaran yang sedikit,” sebutnya.
Menurutnya, pengadaan ini bukan skala prioritas dengan kebutuhan Rakyat Aceh hari ini akan tetapi pesawat ini lebih ke kebutuhan para elite.
“Kalau misalnya untuk investasi, pariwisata, peningkatan ekonomi, saya pikir itu cuman narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pasalnya, sebelumnya pihak pemerintah juga sudah melakukan pengadaan terhadap pesawat Seulawah NAD, pesawat NAA di Aceh Utara dan pengadaan helikopter MI-2.
“Setelah itu pengadaan helikopter MI-2, setelah itu juga pengadaan pesawat NAA di Aceh Utara pada saat itu 7,8 M dan itu semua sia-sia karena tidak berjalan dan uang Aceh habis sia-sia,” ungkapnya.
Selain itu, saat ini Pemerintah Aceh memiliki empat unit pesawat di hanggar sultan Iskandarmuda hibah dari YLI dan pada tahun 2018 pemerintah aceh mengalokasikan anggaran 1,5 miliar untuk over houl (perbaikan mesin) tiga unit pesawat.
“Jadi kalau bicara untuk efektif soal penghematan anggaran, saya pikir pemerintah bisa menggunakan dana itu,” ujar Alfian.
Pemerintah Aceh dapat melakukan pengadaan tersebut, mestinya mendapatkan pengesahan oleh DPRA sesuai dengan PP No. 12 tahun 2009 dan Permendagri No. 33 tahun 2019. Ia menduka pihak DPRA juga ikut terlibat dalam proses pengadaain jika ikut menyetujui.
“Jadi kalau misalnya DPR menyetujui penganggaran tersebut, patut diduga bahwa DPRA ikut bermain terhadap kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat dalam pengadaan pesawat tersebut,” jelasnya.
Ia berharap agar Plt Gubernur untuk segera membatalkan ini baru sebatas MoU dan meminta pihak DPRA untuk tidak menyetujui pengadaan tersebut.
“Jadi harapan publik kepada DPRA untuk berani secara tegas menolak pengadaan tersebut,” sebutnya.[Ahlul Fikar]
