MASAKINI.CO – Aktivis HAM Aceh, Said Safwatullah meminta pemerintah Aceh meninjau kembali pemberlakuan jam malam. Ia menilai kebijakan itu sangat merugikan masyarakat yang bekerja di sektor informal.

“Kami minta tolong direvisi aturan bersama itu, siapa yang bertanggung jawab atas ekonomi mereka yang terbatasi aturan tersebut,” kata Direktur PB-HAM Sigli tersebut.

Said juga mengkritik Pemkab Pidie yang turut menjalankan jam malam. Ia meminta pemerintah setempat turut mempertimbangkan dampak ekonomi.

“Saya rasa masyarakat akan menerima segala aturan pemerintah, jika alasannya jelas. Harapan kami, Forkopimda Aceh, duduk kembali terkait maklumat tersebut, Pemkab Pidie pikirkan juga aspek lainnya, jangan timbul masalah sosial lain setelah ini,” kata Said.

Sementara itu, pengamat hukum Muharramsyah SH, MH mempertanyakan dasar hukum jam malam, hingga di Pidie semua usaha harus ditutup.

Sementara Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah saja, kata Muharram, sedang digodok pihak kementerian.

“Bagaimana Pidie sudah mulai melakukan karantina, bahkan tingkat gampong sudah melaksanakan, padahal dasarnya hukumnya belum ada. Yang berhak menentukan karantina wilayah itu hanya presiden, bukan daerah. Apalagi alasannya tidak jelas di Pidie, apa status daerah kita sekarang, apakah sudah ada Kejadian Luar Biasa (KLB)?” tegas Muharram.

Menurutnya Pemkab Pidie perlu mengetahui jika dasar hukum belum ada, status daerah belum jelas, tapi karantina sudah dilakukan, ini sangat berbahaya.

Ia menilai jam malam berdampak luas terhadap masyarakat dengan melemahnya perekonomian.

“Jika kegiatan dibatasi, maka pemerintah harus ada solusi. Ini menyangkut kebutuhan orang banyak, terutama kebutuhan pokok. Tidak bisa buat aturan memikirkan satu aspek saja,” jelasnya.[Zian]