MASAKINI.CO – Masyarakat Pidie, meminta pemerintah setempat transparan terkait pengelolaan dana pencegahan Coronavirus disease (COVID-19).

Muharram, warga Perumnas Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie, menilai selama ini pemerintah daerah telah mengalokasikan dana miliaran rupiah, tanpa diketahui masyarakat kemana dana tersebut telah terealisasi.

“Tanpa transparansi pada masyarakat, dana rakyat tersebut sangat gampang disalahgunakan. Kami minta pemerintah membuka ruang informasi anggaran seluas-luasnya pada masyarakat,” terangnya.

Sampai sekarang, kata Muharram, masyarakat masih bingung mau melihat kemana saja arah uang tersebut mengalir, mereka berhak tahu karena itu bukan uang pejabat, tapi uang rakyat yang dikelola pemerintah.

“Prinsipnya saya sangat dukung pengangaran untuk COVID-19. Tapi pengelola harus jujur dan terbuka. Apalagi SKB menteri Dalam Negeri dan Manteri Keuangan, mengalokasikan dana 50 persen dari APBK daerah, lagi pula COVID-19 telah menjadi masalah semua pihak,” kata Muharram.

Ia juga menilai anggaran penanganan dan pencegahan COVID-19 dari DPRK dan Pemkab Pidie, akan tumpang tindih dan rawan korupsi, apalagi jika penggunaan dana itu, dilakukan sesuai keinginan masing-masing pihak.

Menurut Muharram, DPRK Pidie alokasikan Rp739 juta menurut keinginannya. Begitu juga Pemkab dengan Rp37,2 miliar juga mengalokasikan sesuai keinginannya.

“Sebenarnya ini gampang, ikuti aja alur dari Pemerintah Pusat, kecuali Pemkab mau macam-macam dengan dana itu,” pungkas pengacara itu.[Zian]