MASAKINI.CO – Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh mencari solusi terkait permasalahan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui diskusi dengan tema ‘Kesejahteraan Aceh; Tantangan dan Solusi’ digelar di Banda Aceh, Jumat malam (2/4/2021).
Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Dr. TGB. Muhammad Zainul Majdi, Lc., MA yang hadir secara virtual mengapresiasi kegiatan diskusi tersebut. Dia menyebut, kegiatan diskusi ini sebagai wujud bukti cinta IKAT untuk Aceh.
“Membangun Aceh perlu kekompakan dan kebersamaan, maka perlu berkaca pada sejarah dimana Aceh menjadi garda terdepan di Nusantara, dan saat ini Aceh memiliki Qanun tersendiri yang memudahkan untuk bangkit,” katanya.
Sementara Ketua IKAT Aceh, Tgk Muhammad Fadhilah, Lc. M.Us dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini fokus mencari pokok persoalan yang menjadikan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera, kemudian mencari solusi dan langkah apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan Aceh serta menyerap aspirasi dari masyarakat.
“Ini sebagai bentuk ikhtiar kita bersama, untuk mencari solusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan, hasil dari yang kita diskusikan malam ini nantinya menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap pengentasan kemiskinan di masa mendatang,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, para pakar saling memberikan pernyataan dan solusi guna menekan angka kemiskinan di Aceh. Hingga pada akhirnya lahirlah sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah Aceh.
Solusi yang lahir dari diskusi tersebut di antaranya, perlu adanya integrasi data terkait kemiskinan dan kesejahteraan yang disempurnakan secara berkelanjutan, perlu penyadaran bayar zakat bagi yang wajib zakat untuk meningkatkan jumlah zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan di Aceh, dan diperlukan upaya dan dukungan untuk pembayar zakat dapat menjadi pengurang pajak.
Selanjutnya, diperlukan studi inventarisasi masalah yang perlu diselesaikan serta fokus pada prioritas, koordinasi/sinergi antar lembaga (SKPA) kompak dan satu visi, keberlanjutan yang fokus pada outcome bukan project-based, didukung oleh legislatif. Diperlukan pemerataan pembangunan dan fokus pada sektor pertanian dan pendidikan.
Kemudian, membangun data-data kemiskinan kultural (bukan struktural) dan membangun kemitraan dengan berbagai macam pihak (pentahelix), perlu intervensi dengan pendekatan kultural/agama untuk membangun etos kerja yang Islami.
Di samping itu, perlu sinergitas dan pemilahan untuk tidak merusak nilai-nilai agama, program bantuan harus memenuhi aspek 6T: tepat disain, tepat sasaran, tepat cara, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat potensi.
Diskusi ini menghadirkan narasumber Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, S.IP, Bappeda Aceh, Komisioner Baitul Mal Prof Nazaruddin A. Wahid, dan Dr. Drs. Yusrizal, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Aceh.
Hadir juga Wakil Ketua MPU Aceh, Muhibuttabari, Prof Eka Srimulyani, Ph.D selaku Akademisi UIN Ar-Raniry, Prof Nasir Aziz, MBA selaku Akademisi USK, Kadin Aceh, Anggota DPD Aceh, M. Fadhil Rahmi, Lc, perwakilan ormas, mahasiswa, pegiat sosial Edi Fadhil dan sejumlah tokoh Aceh lainnya.
Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan OIAA Organisasi Internasional Alumni Al Azhar, Centriefp, IIA Islamic Institute of Aceh, serta ICAIOS.
