DPRA Sarankan Pemerintah Aceh Pakai Dana BTT Tangani Wabah PMK

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Nurdiansyah Alasta. (foto: dok pribadi)

Bagikan

DPRA Sarankan Pemerintah Aceh Pakai Dana BTT Tangani Wabah PMK

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Nurdiansyah Alasta. (foto: dok pribadi)

MASAKINI.CO – Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Nurdiansyah Alasta, meminta pemerintah menyiapkan rencana kerja yang cepat, tegas dan terukur terkait penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi yang tengah merebak.

“Pemerintah Aceh harus menyiapkan rencana kerja yang baik mengatasi wabah ini. Salah satunya melalui pemberdayaan dan pemanfaatan SDM lokal yang dimiliki oleh Aceh, jangan menunggu mewabah ke 23 kabupaten dan kota baru kita bertindak,” katanya, Rabu (18/5/2022).

Anggota DPR Aceh Komisi VI itu mengatakan, Aceh saat ini memiliki sarana yang memadai di sektor kesehatan hewan. Salah satunya, dengan adanya Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) di Universitas Syiah Kuala sebagai FKH tertua di pulau Sumatera.

“Aceh memiliki SDA dan SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan dan peternakan. Kita memiliki FKH nomor 2 tertua di USK dan satu-satunya di Sumatera. Ini harus diingat oleh Pemerintah Aceh untuk tidak ragu-ragu menjalankan kebijakan menangani wabah PMK,” ujarnya.

Sarjana kedokteran hewan dan mantan Kabid di Dinas Peternakan Aceh Tenggara itu, juga menyinggung keterbatasan tenaga ahli profesional dan anggaran di sektor peternakan di daerah. Menurutnya, itu akan menjadi kendala dalam menghadapi wabah PMK yang tengah merebak.

“Solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah Aceh saat ini yaitu penggunaan dana BTT (Dana Belanja Tak Terduga) tahun anggaran 2022 yang tersedia,” ujarnya.

Saat ini, tuturnya, melihat perkembangan gejala PMK yang terus mewabah ke wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh, tentu tidak menutup kemungkinan wilayah tengah dan barat selatan Aceh juga akan terdampak.

“Wabah ini harus diatasi segera, sebab akan berdampak buruk pada dunia usaha ternak yang ada di Aceh,” pungkasnya. [adv]

TAG

Bagikan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist