MASAKINI.CO – Ketua DPRA Saiful Bahri (Pon Yaya) meminta pihak terkait yang turut serta dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun agar menyerap tenaga kerja Aceh dalam upaya mengurangi pengangguran di provinsi itu. Hal tersebut disampaikan kader Partai Aceh itu saat menggelar pertemuan dengan pengelola KEK Arun, di Aula PT PIM Aceh Utara, Senin, 24 Oktober 2022.
Pon Yaya yang hadir bersama Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, menyebutkan hingga saat ini begitu banyak warga Aceh yang bersusah-payah mencari kerja dengan menjadi TKI di negeri orang, lantaran minimnya lapangan kerja di daerah tersebut.
Pon Yaya mengaku miris dengan kenyataan bahwa KEK Arun sejauh ini belum mampu menyerap tenaga kerja sebagaimana yang diharapkan terkait kehadiran KEK itu sendiri.
“Saya miris, katanya sudah sejak 2018 KEK Arun ini diresmikan, tetapi hingga saat ini belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal. Operasionalnya pun belum, masih sebatas cerita. Jadi, saya sepakat dengan Pak Gubernur, apa yang sudah bisa ditindaklanjuti, maka segera dikerjakan. Karena salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan tentu saja dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” kata Pon Yaya.
Pon Yaya bersama Pj Gubernur pada kesempatan itu juga meninjau areal KEK Arun dan mendengarkan pemaparan dari PT PIM dan sejumlah pihak terkait lainnya di lokasi itu.
Sementara itu, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) disebut akan memproduksi pupuk jenis NPK dan diluncurkan pada Desember 2022, dengan target produksi 500 ribu ton per tahun di KEK Arun.
Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, usai meninjau areal KEK bersama Pon Yaya dan pihak PT PIM.
“Sesuai penjelasan dari PT PIM tadi, pada Desember nanti, pupuk NPK sudah mulai produksi, dengan kapasitas produksi 500 ribu ton per tahun. Yang sebahagian besarnya akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan subsidi dan ekspor. Kita semua tentu berharap agar Aceh maju dan rakyatnya sejahtera. Untuk itu, dukungan dari masyarakat tentu sangat diperlukan, termasuk teman-teman media,” ujar Pj Gubernur.
Sementara terkait operasional KEK Arun, Pj Gubernur menjelaskan, masih ada sejumlah persoalan yang belum selesai hingga saat ini. “Saya mendengar bahwa penyertaan dari saham PT Pelindo dengan Pertamina belum. Namun saat ini sudah dibahas,” ujar Gubernur.
Kemudian, sambung Pj Gubernur, kita juga telah meminta bantuan PT PIM dan PT PEMA agar lahan mana yang bisa dimanfaatkan, karena di KEK ini kan adalah lahan milik PEMA, ada lahan milik Pertamina, ada juga milik PT Arun.
“Agar semua ada kejelasan, maka PT PEMA harus segera memetakan agar komoditi wilayah bisa memanfaatkan lahan di KEK. Saya juga sudah bertemu dengan PT PIM untuk mengetahui bagaimana rencana aksinya, harus ada tenggat waktunya, jika tidak, ya akan terus seperti ini. Sudah empat tahun kita hanya meninjau, rapat, rapat dan rapat,” kata Pj Gubernur.
Agar ada tahapan yang jelas, Pj Gubernur menyarankan agar PT PIM mengundang para bupati dan wali kota di sekitar KEK ini, mulai dari Bener Meriah hingga Lhokseumawe agar dapat memilih pelabuhan mana yang dapat dimanfaatkan.
Pj Gubernur mengungkapkan, di KEK Arun terdapat sekitar 2.600 hektar lahan yang tersedia. Dari jumlah tersebut, 1.600 di antaranya dimiliki oleh Elman. “Saat ini sedang disepakati agar kawasan ini benar-benar jadi KEK. Saat ini semua sudah berkoordinasi untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan.”
“Sudah sejak 2018 diresmikan, tetapi hingga saat ini belum berjalan. Tadi dalam pemaparan, Pj Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah juga mengharapkan kejelasan terkait dimana lahan yang bisa digunakan sebagai gudang kopi beras dan komoditi lainnya,” pungkasnya. [adv]
Discussion about this post