MASAKINI.CO – Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menandatangani Nota Kesepahaman tentang peningkatan produksi berkelanjutan, Proteksi kawasan hutan, dan Inklusi sosial atau PPI Compact, Rabu (30/8/2023).
Penandatanganan nota kesepahaman PPI Compact itu untuk pembangunan komoditas yang berkelanjutan di Aceh Timur.
Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat Bupati Aceh Timur Mahyuddin bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Fattah Fitri, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Aceh Fajri, Ketua Pengurus Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH) Nassat D. Idris, Direktur Yayasan Forum Konservasi Leuser (FKL) M. Isa, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Aceh Denny Ramadhan Nasution, dan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Aceh Timur Amri Aziz.
Pj Bupati Aceh Timur Mahyuddin, menjelaskan pelembagaan PPI Compact di Aceh Timur telah melewati sejumlah tahapan kerja. Sejak Februari 2023, serangkaian diskusi informal dan formal telah dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan guna memetakan persoalan dan kebutuhan terkait produksi berkelanjutan, proteksi kawasan hutan dan inklusi sosial di Aceh Timur.
“Selain sebagai bentuk komitmen, secara faktual Kabupaten Aceh Timur sendiri memiliki kebutuhan untuk menapaki model pendekatan pembangunan hijau,” katanya.
Dijelaskan, situasi dan tantangan serta kebutuhan yang muncul berkaitan dengan produksi berbagai komoditas andalan Aceh Timur maupun persoalan terkait proteksi kawasan hutan dan inklusi sosial, menuntut perlunya satu komitmen menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak ke arah kerja bersama mewujudkan pembangunan Aceh Timur yang berkelanjutan.
Nassat D. Idris, Ketua Pengurus Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH), yang memfasilitasi diskusi-diskusi para pihak dalam penyusunan PPI Compact, mengatakan nota kesepahaman PPI Compact yang ditandatangani merupakan langkah awal untuk mencapai visi bersama dalam membangun rantai pasok komoditas–terutama kelapa sawit, secara berkelanjutan yang berdampak kepada peningkatan penghidupan masyarakat dan pembangunan Aceh Timur.
“Melalui visi bersama ini dan implementasi yang dapat diverifikasi, Aceh Timur akan memiliki keunggulan komparatif untuk mengundang investasi berkelanjutan,” katanya.
Dia menjelaskan PPI Compact yang ditandatangani ini berisi komitmen bersama para pihak untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang produksi, proteksi dan inklusi dalam lima tahun ke depan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan untuk Kabupaten Aceh Timur.
Untuk sasaran produksi, misalnya, para pihak sepakat untuk meningkatkan produksi sawit melalui intensifikasi sebesar 30 persen dalam lima tahun ke depan, melakukan sertifikasi padi lokal dalam rangka mengembangkan potensi daerah, dan menerapkan prinsip NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) dalam rantai pasok kelapa sawit di Aceh Timur.
Untuk sasaran proteksi, dalam lima tahun ke depan, para pihak sepakat untuk menurunkan deforestasi sebesar 30 persen, membangun penambahan panjang barrier gajah, membangun sistem monitoring deforestasi di Aceh Timur, melakukan restorasi hutan, dan melakukan proteksi hutan yang tersisa di dalam kawasan konsensi perusahaan perkebunan.
Untuk sasaran iklusi, para pihak sepakat untuk meningkatkan legalitas tanah melalui program Redistribusi Tanah (Redis) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), melakukan legalitas tanah masyarakat, melakukan identifikasi batas hutan atau tanah adat, meningkatkan Surat Tanda Daftar Perkebunan, dan menaikkan pendapatan petani.
Para pihak kemudian sepakat untuk membentuk Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat Pusat Unggulan Produksi Lestari (PUPL) dalam mengelola implementasi program untuk mencapai sasaran dari Nota Kesepahaman PPI Compact.
Discussion about this post