MASAKINI.CO – Anggota DPRA dari Komisi V yang dipimpin M. Rizal Falevi Kirani bertemu dengan Anggota Komisi X DPR RI di Jakarta, pada Rabu (15/11/2023) kemarin. Pertemuan tersebut membahas anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.
“Pertama, kami berharap mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI terkait anggaran PON di Aceh. Kami menyadari bahwa kondisi keuangan APBA tidak memungkinkan untuk melaksanakan PON. Namun, kami berharap adanya dukungan dari APBN agar PON di Aceh dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai,” ujar Falevi Kirani.
Menurutnya, DPRA tak ingin PON yang dilaksanakan di Aceh, venue-nya hanya dilakukan rehab, tetapi juga harus dibangun fasilitas yang mampu meninggalkan jejak sejarah.
Dia menyebut beberapa provinsi yang pernah menjadi tuan rumah, dibangun fasilitas baru seperti stadion dengan alokasi anggaran yang besar.
“Kami harapkan PON di Aceh juga akan meninggalkan fasilitas yang berkesan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Falevi juga menyampaikan soal proposal pembagian dana penyelenggaraan PON, pihaknya berharap tidak ada pembagian dana yang setengah-setengah.
“Sebagian besar tanggung jawab harus dipikul oleh APBN, sementara provinsi hanya mampu memberikan sekitar 20 persen,” katanya.
Sementara itu anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan memahami kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi fase pembayaran utang dan lain sebagainya. Namun, dirinya mengaku kecewa dengan alokasi anggaran PON 2024 untuk Aceh.
“Sulit menyalahkan pihak mana yang salah karena penundaan dari Pemerintah Aceh dalam mengusulkan anggaran untuk venue, fasilitas PON, dan lainnya. Meskipun waktu yang tersisa hanya beberapa bulan dan proses lelang venue masih berlangsung, kami tetap berharap semuanya dapat diselesaikan,” ungkapnya.
Illiza berharap agar pemerintah Aceh melakukan upaya lebih intensif dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif, baik DPR RI maupun DPRA, guna menjaga sinergi dan kesatuan dalam menjalankan PON dengan baik.
“Sebagai anggota DPR RI, kami hanya bisa berperan dalam pengawasan dan alokasi anggaran. Kami mendukung pembahasan lanjutan kepada badan anggaran. Meski demikian, kami tetap memiliki harapan akan adanya perubahan dari pemerintah pusat, yaitu presiden,” ujarnya.
