MASAKINI.CO – Warga Gampong Kuta Barat, Kota Sabang, terus mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya keluar dari Pulau Weh.
Hal tersebut disampaikan Keuchik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim, yang melakukan audiensi ke Kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi warga setempat, sekaligus mendukung pemerintah dalam hal pemindahan Rohingya.
“Saya mewakili masyarakat Gampong Kuta Barat meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama UNHCR dan IOM agar segera memindahkan pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang beberapa waktu lalu ke tempat yang seharusnya,” kata Muhammad Hamim.
Kunjungan ini disambut oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Setdako Sabang Naufal bersama Asisten Administrasi Umum Setda Kota Sabang Rinaldi Syahputra, Kapolres Sabang AKBP Erwan, di Ruang Rapat Wali Kota Sabang, Kamis (7/12/2023).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi ke lokasi unjuk rasa untuk bertemu warga Kuta Barat yang melakukan aksi penolakan etnis Rohingya, pada Rabu sore (6/12/2023) kemarin.
Selain penolakan itu, Keuchik Gampong Kuta Barat juga menyampaikan, kondisi ini ditambah dengan buruknya perilaku pengungsi Rohingya di penampungan sementara, yang berlokasi di Dermaga CT-1 BPKS di Gampong Kuta Barat.
Muhammad Hamim mengklaim warga semakin geram pasalnya sanitasi yang disediakan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pengungsi.
Menurutnya, jika hal ini tidak mendapat perhatian segera, akan berdampak buruk pada keindahan dan kebersihan lingkungan Kota Sabang.
“Terlebih menjelang natal dan tahun baru, dimana biasanya banyak dikunjungi wisatawan,” jelasnya.
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Setdako Sabang, Naufal, mengatakan laporan itu akan ditindaklanjuti pihaknya dengan melakukan peninjauan langsung kondisi di lapangan.
“Dari informasi tersebut, nanti kita akan cross check ke lapangan tentang kebenaran laporan ini. Apabila memang benar kondisinya seperti itu, tentu kita akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan pihak UNHCR, karena segala hal yang berhubungan dengan penanganan pengungsi, adalah tanggung jawab pihak UNHCR dan IOM,” katanya.
Dalam pertemuan itu, ia juga meluruskan informasi dari beberapa hal yang menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Terutama, terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah bersama unsur Forkopimda Sabang untuk menangani masalah pengungsi Rohingya.
“Pada prinsipnya mereka tahu benar apa yang sudah pemerintah dan forkopimda upayakan selama ini, yang mana sudah berupaya semaksimal mungkin. Sehingga mereka datang hari ini untuk meminta pemerintah, mendesak pihak UNHCR agar sesegera mungkin memindahkan etnis Rohingya dari Kota Sabang,” ujarnya.
Naufal menegaskan, sampai dengan saat ini Pemko Sabang tidak pernah mengeluarkan biaya apapun untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi Rohingya.
Mengenai penyediaan tempat penampungan, yang sifatnya sementara itu, merupakan kesepakatan pada rapat Forkopimda Sabang beberapa waktu yang lalu.
“Untuk pembiayaan, perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang pastinya sampai saat ini Pemko Sabang tidak pernah mengeluarkan anggaran 1 sen pun untuk mereka. Karena semua hal terkait pengungsi Rohingya adalah kewenangan UNHCR yang bermitra dengan IOM,” pungkasnya.
