MASAKINI.CO – Pemerintah Kota Banda Aceh dan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Banda Aceh menyepakati perjanjian kerjasama pemungutan dan penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pj Walikota Banda Aceh, Amiruddin mengatakan kerjasama yang dibangun ini merupakan ikhtiar untuk mendapatkan data terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) dan PBJT atas tenaga listrik dalam proporsi yang benar.
“Sehingga data PBJT atas tenaga listrik ini dapat kami pertanggungjawabkan kepada auditor dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI,” tuturnya.
Selain itu, Amiruddin juga menyebutkan bahwa Pemko Banda Aceh akan membentuk tim gabungan untuk menyisir titik PJU di setiap sudut Kota. Hal ini dilakukan untuk melihat kelayakan dan spesifikasi PJU serta untuk melakukan penertiban PJU liar.
“Kita akan pastikan titik PJU itu bermanfaat untuk orang banyak dan jika ditemukan ada PJU yang dipasang tanpa koordinasi atau tidak tepat sasaran akan kami lakukan pembongkaran,” jelasnya.
Amiruddin menegaskan pemasangan PJU tanpa koordinasi dengan pemerintah merupakan tindakan ilegal. Hal tersebut bukan hanya berbahaya bagi keselamatan warga, namun juga berdampak pada jumlah tagihan energi listrik yang menjadi beban pemerintah kota.
“Untuk itu pemerintah gampong juga harus pro-aktif melakukan pengawasan di wilayahnya,” kata Amiruddin.
“Jika ada pemasangan PJU di luar prosedur, apalagi dilakukan dengan sepengetahuan perangkat gampong, maka tagihannya itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah gampong,” pungkasnya.
