MASAKINI.CO – Puluhan sivitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) menyatakan penyampaian sikap mereka terkait kondisi negara dan pemilu 2024 belumlah terlambat, meski kampus-kampus lain telah lebih dulu melakukannya.

“Ya walaupun terlambat tapi bukan berarti tidak ada ya. Kami memang menunggu hari Jumat,” kata Profesor Abubakar, perwakilan sivitas akademika USK, Jumat (9/2/2024).

Menurutnya sebelum penyampaian sikap yang terdiri tujuh poin itu, para sivitas akademika USK tidak mengalami tekanan berarti dari pihak manapun. “Kita tidak ditekan, saya kira semua ini adalah bebas,” ujarnya.

Dorongan penyampaiaan sikap tersebut, tutur Abubakar, merupakan bentuk ekspresi diri dan rasa batin tiap sivitas akademika USK yang hadir karena melihat kondisi negara saat ini.

“Kami di sini hanya ingin suksesi kepemimpinan berikutnya berjalan secara jujur dan adil,” ujar Abubakar.

“Kami ingin negara ini lebih baik,” tambahnya.

Berikut tujuh poin pernyataan sikap sivitas akademika USK terhadap pemerintah dan penyelenggaran Pemilu 2024 yang disampaikan di Lapangan Tugu Darussalam:

1. Kami yakin bahwa proses mempengaruhi kualitas hasil. Jika proses tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu jujur, adil, umum, bebas dan rahasia, maka sudah dapat dipastikan bahwa hasil pemilihan umum tidak akan menghasilkan pemerintahan yang berintegritas dan memiliki legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

2. Penyelenggaraan pemilu sebagai wujud manifestasi demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya dipandang sebagai teks semata, melainkan juga harus dilengkapi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya serta dijalankan secara konsisten dan bermartabat.

3. Kami mengingatkan semua penyelenggara negara dan pemerintahan untuk tidak memanfaatkan institusi dan sumber daya negara dan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan politik pribadi dan golongan melalui sikap keberpihakan dalam proses kontestasi suksesi kepemimpinan nasional. Penyelenggara negara dan pemerintahan harus bersikap imparsial, jujur, dan adil serta menjadi fasilitator yang baik dan benar bagi semua kelompok serta golongan.

4. Kami mengingatkan semua penyelenggara negara dan pemerintahan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan mengerahkan dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, pribadi dan/atau golongan.

5. Kami mengingatkan pemerintah daerah seluruh indonesia agar menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan baik yang sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan tidak mengabaikan etika dan norma hukum demi melindungi kepentingan negara dan bangsa.

6. Kami mengajak seluruh masyarakat dan semua komponen bangsa Indonesia untuk terlibat langsung dan aktif guna memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil langsung, umum, bebas dan rahasia, demi menghasilkan pemerintahan yang berintegritas dan mendapatkan legitimasi yang kuat berbasis penghormatan terhadap suara rakyat sebagai usaha merawat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa yang adil bagi seluruh tumpah darah Indonesia.

7. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan komponen bangsa untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai serta terhindar dari kekacauan.