MASAKINI.CO – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menduga adanya potensi korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut. Dia mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi.

Dugaan korupsi itu merujuk pada beberapa kejadian viral terkait pelaksanaan PON di Aceh, mulai dari venue yang rusak hingga konsumsi yang tidak sesuai.

“Kita menyimpulkan dari kontrak yang kita lihat dengan fakta yang kita kumpulkan di lapangan ada potensi mark up di proses perencanaan penganggaran,” kata Alfian, Jumat (20/9/2024).

Alfian menerangkan BPKP Aceh harus menjadi auditor yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dana PON tidak disalahgunakan.

Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti, maka oknum penyelenggara yang bertanggung jawab harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Begitu pun sebaliknya, jika BPKP Aceh tidak menemukan kerugian dalam proses penganggaran PON Aceh, maka hasil audit patut dipublikasikan.

“Sehingga ini dapat diberikan kepastian, jika ada harus diteruskan kepada aparat penegak hukum, kalau tidak juga diumumkan kepada publik agar tidak menduga-duga,” ujarnya.

Kemudian, terkait dana pengadaan konsumsi sebesar Rp42,3 miliar juga perlu diusut. “Berdasarkan kontrak yang kita temukan, terdapat perbedaan penerapannya di lapangan,” kata Alfian.

Kata dia, tender catering makanan tersebut dimenangkan oleh salah satu perusahaan besar di Jakarta. Setelah ditelusuri, ternyata sebelumnya perusahaan ini juga pernah menangani konsumsi PON di Papua, dan pada saat pertama kali Moto GP di Mandalika.

“Artinya, ini perusahaan yang besar dan saya yakin ini juga punya akses ke mana-mana sehingga dia dapat paket ini,” pungkas Alfian.