MASAKINI.CO – Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode pajak tahun 2025. Hal ini disampaikan menyusul adanya pemberitaan nilai PBB melonjak dua tahun berturut-turut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menjelaskan bahwa penyesuaian nilai PBB terakhir dilakukan pada tahun 2024 lalu melalui pembaruan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Untuk tahun 2025, tidak ada kebijakan kenaikan tarif maupun nilai PBB. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh faktor teknis pada sistem database dan terjadi pada objek pajak tertentu saja,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).
Menurut Alriandi, penyesuaian NJOP merupakan hal wajar yang perlu dilakukan secara berkala. Tujuannya, agar nilai aset masyarakat tidak terpaut jauh dari harga pasar.
“Ini justru melindungi masyarakat, terutama ketika mereka ingin menggunakan asetnya sebagai agunan pinjaman atau saat terkena pembebasan lahan untuk proyek pemerintah,” katanya.
Alriandi menyebutkan sejak pengalihan kewenangan pemungutan PBB ke pemerintah kota, Banda Aceh baru dua kali menyesuaikan NJOP, yakni pada 2017 dan 2024.
“Artinya, penyesuaian tidak dilakukan setiap tahun. Justru kami sangat berhati-hati agar penyesuaian NJOP tidak membebani warga. Saat ini, NJOP yang telah ditetapkan oleh Pemko Banda Aceh hanya setengah dari nilai Zona Nilai Tanah (ZNT) yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” tegasnya.
Ia menambahkan, penyesuaian NJOP tahun 2024 juga dibarengi dengan kebijakan peningkatan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dari Rp25 juta menjadi Rp135 juta. Dampaknya, sebanyak 19.884 objek pajak masyarakat miskin kini dibebaskan dari kewajiban PBB.
“Jumlah Objek PBB di Banda Aceh paska penyesuaian NJOP turun dari 80.000-an menjadi sekitar 60.000 objek pada tahun 2024. Artinya ada 20.000 keluarga pra sejahtera yang saat ini tidak diwajibkan membayar PBB akibat kebijakan tersebut,” tuturnya.
Terkait perbedaan nilai yang muncul pada SPPT PBB tahun 2025, Alriandi menjelaskan hal itu terjadi karena kesalahan sistem penarikan data pada aplikasi SISMIOP. SPPT yang salah sebenarnya telah diperbaiki dan dicetak ulang sebelum didistribusi. Namun pihaknya akan tetap menerima keluhan jika masih ada yang luput sehingga menyebabkan perubahan nilai PBB yang tertera pada SPPT PBB.
“Jika masih ada warga yang menemukan perbedaan, bisa langsung melapor melalui petugas gampong atau ke loket pelayanan pajak di BPKK dan Mal Pelayanan Publik,” jelasnya.
Alriandi mengakui adanya kendala teknis pada database PBB yang diwariskan tanpa serah terima penuh dari pusat. “Kami terus berupaya memperbaiki data agar lebih akurat. Atas ketidaknyamanan ini, kami menyampaikan permohonan maaf dan sangat mengapresiasi keluhan yang disampaikan masyarakat,” tutupnya.
