DPRA Nilai Razia Plat BL Bisa Picu Gesekan Aceh–Sumut

MASAKINI.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Fuadri, menilai razia kendaraan berplat Aceh (BL) di Sumatera Utara bukan hanya tindakan keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan antar provinsi.

Ia mendesak Gubernur Sumut, Bobby Nasution, segera memberikan klarifikasi agar persoalan kecil ini tidak berkembang menjadi masalah besar.

Menurut Fuadri, kendaraan angkutan barang berplat BL kerap melintas antar provinsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang dari Aceh banyak disalurkan ke Sumut maupun provinsi lain, dan sebaliknya Sumut juga menjadi jalur penting bagi pasokan kebutuhan pokok Aceh.

“Kalau kendaraan pribadi milik warga Sumatera Utara, silakan saja ditertibkan. Tapi kendaraan lintas provinsi, terutama angkutan barang, tidak semestinya menjadi sasaran razia. Itu bisa menyakiti perasaan masyarakat Aceh,” ujarnya, Senin (29/9/2025).

Ia mengingatkan, jika kebijakan seperti itu terus dijalankan, bukan tidak mungkin akan memicu aksi balasan di Aceh terhadap kendaraan berplat BK. Menurutnya, hal semacam ini harus dihindari karena hanya akan merusak hubungan harmonis antar wilayah yang sudah terjalin lama.

“Ini bukan hubungan antarnegara, tapi hubungan kekeluargaan. Aceh berkepentingan dengan Sumatera Utara, begitu juga sebaliknya. Jadi ucapan maupun tindakan seperti ini sebaiknya segera diklarifikasi, agar tidak menimbulkan prasangka negatif,” tegasnya.

Fuadri juga menyoroti derasnya reaksi masyarakat di media sosial yang umumnya mengecam kebijakan tersebut. Ia menyebut opini publik yang berkembang sudah cukup panas dan bisa memperburuk keadaan jika tidak segera ditanggapi secara bijak.

“Media sosial bergerak sangat cepat. Reaksi warganet mayoritas negatif terhadap tindakan itu. Karena itu Bobby harus segera menyampaikan klarifikasi agar situasi tidak semakin keruh,” katanya.

Di sisi lain, ia meminta masyarakat Aceh agar tidak terburu-buru merespons dengan tindakan serupa. Menurutnya, pemerintah daerah Aceh dan Sumut harus duduk bersama untuk meluruskan kebijakan tersebut tanpa perlu menciptakan kebijakan tandingan yang justru memicu konflik.

“Harapan kita, Pak Gubernur Aceh bisa segera berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara. Hal kecil seperti ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, tanpa kebijakan yang menimbulkan reaksi negatif,” pungkasnya.