MASAKINI.CO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak PT. PLN (Persero) untuk menyiapkan cadangan listrik khusus di Aceh. Langkah ini dinilai penting agar pemadaman massal tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan saat Komisi III melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Aceh di Banda Aceh, Rabu (1/10/2025).
Ketua Komisi III DPRA, Aisyah Ismail, menegaskan bahwa Aceh harus punya sistem cadangan yang bisa langsung dioperasikan ketika jaringan utama bermasalah.
“Kita minta PLN menyiapkan cadangan khusus, supaya masyarakat tidak terus dirugikan. Dengan begitu, Aceh juga tidak perlu bergantung pada suplai listrik dari Sumatera Utara,” ujarnya.
Menurut Aisyah, listrik yang tidak stabil telah menimbulkan banyak kerugian. Sejumlah warga melaporkan perangkat elektronik rumah tangganya rusak, sementara aktivitas bisnis dan sistem perbankan juga ikut terganggu.
“Ini sudah membuat keresahan. PLN harus segera bertanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRA, Nurchalis, menilai PLN masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Ia menekankan pentingnya penguatan koneksi jaringan listrik di seluruh Aceh agar lebih terintegrasi. “Kalau tidak dibenahi, gangguan seperti ini akan terus berulang,” katanya.
Nurchalis juga mengingatkan bahwa listrik yang tidak stabil bisa menghambat investasi di Aceh. “Bagaimana investor mau datang kalau listrik sering bermasalah? Padahal kita masih punya cadangan 500 Megawatt yang seharusnya bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Selain menyiapkan cadangan khusus, PLN juga diminta membenahi pembangkit listrik yang ada, khususnya PLTU 1, 2, dan 3. Menurut Nurchalis, pembangkit yang terus bermasalah hanya akan memperburuk situasi. “PLTU itu harus benar-benar dibenahi. Kalau terus rusak, dampaknya sangat besar bagi pasokan listrik di Aceh,” katanya.
Komisi III menegaskan bahwa PLN perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan pengelolaan kelistrikan lebih profesional dan transparan. Hasil investigasi penyebab pemadaman juga diminta segera dipublikasikan.
“Masyarakat butuh kepastian, termasuk soal kompensasi. Jangan ada yang ditutupi, karena kerugian warga sudah sangat besar,” pungkas Nurchalis.
