MASAKINI.CO – Aceh kembali dilanda bencana besar. Banjir yang menenggelamkan 18 kabupaten/kota di wilayah timur dan utara membuat banyak warga seperti kembali hidup dalam bayang-bayang kelam tsunami 2004. Bagi para penyintas, trauma lama itu seperti dihidupkan kembali.
Seri Rahayu, warga Aceh Timur, adalah satu di antaranya. Penyintas konflik, penyintas tsunami, dan kini kembali menjadi penyintas banjir besar, ia mengaku remuk menyaksikan kehancuran yang tersebar luas di sepanjang pantai timur.
“Kerusakan merata di seluruh pantai timur, mirip tsunami tapi area terdampak jauh lebih luas dan masif. Aku yang pernah jadi penyintas konflik hingga tsunami kehilangan kata untuk menggambarkan apa yang kulihat,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Pada hari yang sama, mayat dari kawasan Langkahan masih tergeletak di waduk. “Sampai kemarin sore masih ada. Semoga hari ini sudah dipindahkan,” ucapnya. Pemandangan itu kembali menggugah ingatan 20 tahun silam, ketika tsunami menyapu Aceh dan menyisakan luka panjang.
Saat berada di Peureulak, Seri menunggu sopir pengantar barang dan adik iparnya yang terjebak longsor di Peunaron. Longsor yang tampak kecil itu cukup untuk memutus jalur dan membuat ratusan orang tak bisa bergerak.
Di Alue Nibong, warga yang selamat dari banjir mendirikan posko spontan, menyiapkan makanan bagi sopir truk dan penumpang bus yang berhasil lolos dari badai di Tamiang serta banjir besar di Langsa.
Tepatnya di SPPG Peureulak Kota bahkan sempat dijadikan dapur umum untuk warga yang terjebak di Peurelak.
“Tiga SPPG, Peureulak Barat, Kota, dan Timur saling bantu menyediakan makanan selama tiga hari. Masing-masing punya stok untuk seminggu, minimal 2.500 porsi,” ujarnya.
Seri yakin, bila stok pangan dari Banda Aceh dan Lhokseumawe wilayah yang tak terdampak langsung segera dimobilisasi, krisis kelaparan di hari-hari awal bisa ditekan.
Sementara itu, fasilitas kesehatan praktis lumpuh. Puskesmas yang ikut terendam terpaksa mengevakuasi pasien tanpa alat, tanpa obat, dan tanpa tenaga medis yang bisa berjaga.
“Ada warga yang meninggal tanpa pertolongan. Ada yang baru selesai operasi tapi tidak punya pereda nyeri, infus, atau perawat,” kata Seri.
Ia juga meminta pemerintah segera mendatangkan tenaga medis dari luar Aceh mengingat banyak tenaga kesehatan di daerah terdampak juga mengalami dampak bencana.
Namun di beberapa titik, situasi justru menegang. Ada aroma konflik di pom bensin, perebutan akses, bahkan perang tarif sesama pengendara di Kutablang, Bireuen.
Penyaluran BBM hampir terhenti akibat akses jalan terputus. Kondisi itu memicu ketegangan di banyak lokasi.
“Saya melihat sendiri orang berebut di SPBU. Bahkan ada perang tarif antar-pengendara yang mengangkut penumpang, padahal warga sedang tidak punya uang tunai,” ungkapnya.
Kelangkaan BBM diperparah dengan kondisi alat berat dan kendaraan evakuasi yang juga tidak bisa bergerak tanpa pasokan solar.
Selain itu, jaringan komunikasi sempat putus di berbagai wilayah. Di Peureulak dan sebagian Aceh Utara, warga hidup tanpa sinyal, tanpa listrik, tanpa informasi.
“Kalau kalian bisa bicara dengan pemerintah, tolong sampaikan: stabilkan BBM dan jaringan komunikasi. Masyarakat trauma menjalani gelap tanpa kabar keluarga yang terpisah,” ujar Seri.
Saat berhasil keluar dari Peureulak dan menuju Bireuen, Seri menyaksikan ribuan warga Aceh Utara mengungsi di pinggir jalan nasional.
“Mereka tanpa tenda, tanpa air bersih. Pangan sulit. Gas langka. Pakaian hanya yang melekat di badan karena rumah terendam lumpur,” ceritanya.
Di beberapa titik, banjir memang sudah surut, namun lumpur setebal beberapa sentimeter mengering dan berubah menjadi debu pekat. Debu itu memenuhi udara, membuat pengungsi termasuk anak-anak, lansia, dan ibu hamil rentan terkena ISPA.
Menurut Seri, masyarakatlah yang menjadi pahlawan pertama di lokasi bencana. Dari membuka dapur umum, membantu evakuasi, hingga membebaskan jalur yang tertutup pohon tumbang, semua dilakukan dengan gotong royong.
Sementara pemerintah daerah dan provinsi dinilai belum mampu menentukan langkah awal penanganan secara cepat.
“Rumah-rumah dan fasilitas publik yang tertimbun lumpur akan sangat sulit ditangani kalau hanya mengandalkan pemkab atau pemerintah Aceh,” tegasnya.
Discussion about this post