MASAKINI.CO – Pemerintah Aceh akan melakukan perekaman ulang data administrasi kependudukan bagi masyarakat korban banjir dan tanah longsor. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan dokumen penting warga yang hilang atau rusak akibat bencana.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) akan menurunkan tim ke kabupaten dan kota yang terdampak bencana untuk melakukan pencetakan dan penyempurnaan data kependudukan masyarakat.
“Tim akan turun langsung ke lapangan dengan membawa fasilitas lengkap, termasuk alat perekaman dan pencetakan KTP dan Kartu Keluarga,” kata Muhammad MTA, Selasa (16/12/2025).
Ia menjelaskan, akibat banjir dan longsor, banyak warga kehilangan dokumen penting seperti KTP, KK, ijazah, serta surat-surat resmi lainnya. Kondisi ini berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap bantuan, layanan publik, hingga program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Untuk mempercepat pemulihan, seluruh proses administrasi kependudukan akan dilakukan secara terpadu dan disederhanakan, dengan melibatkan Dinas Registrasi Kependudukan Kabupaten/Kota setempat.
“Dokumen resmi ini sangat penting bagi masyarakat ke depan, terutama dalam proses rehab dan rekon pasca bencana yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.
Selain administrasi kependudukan, Pemerintah Aceh juga melakukan koordinasi lintas lembaga untuk pemulihan dokumen lain milik masyarakat. Kerja sama dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait dokumen pertanahan, serta dengan lembaga pendidikan dan instansi terkait untuk memastikan ijazah dan dokumen pendidikan warga, khususnya anak-anak, dapat dipulihkan.
Pemerintah Aceh juga meminta seluruh dinas terkait di kabupaten dan kota untuk proaktif menjalankan kebijakan ini serta berkoordinasi dengan perangkat gampong atau desa agar pelayanan dapat menjangkau seluruh korban bencana.
Muhammad MTA menegaskan, langkah pemulihan administrasi kependudukan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Aceh di bawah supervisi Pemerintah Pusat, mengingat penanganan bencana Aceh saat ini menjadi prioritas nasional.
“Kita harapkan seluruh pihak dapat bersinergi agar hak-hak masyarakat korban bencana dapat terpenuhi dan proses pemulihan Aceh berjalan lebih cepat,” pungkasnya.
Discussion about this post