MASAKINI.CO – Koalisi masyarakat sipil bersama mahasiswa menggelar aksi damai di Halaman DPR Aceh (DPRA), Banda Aceh, Selasa (16/12/2025). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah pusat menetapkan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.
Koordinator Lapangan aksi, Crisna Akbar, mengatakan penetapan status bencana nasional mendesak dilakukan karena dampak bencana telah meluas lintas provinsi dan tidak lagi mampu ditangani secara optimal oleh pemerintah daerah. “Skala kerusakan dan jumlah korban sudah melampaui kapasitas daerah. Negara harus segera mengambil alih penanganan secara penuh,” ujar Crisna.
Ia menegaskan, hingga kini masih banyak wilayah terdampak yang belum sepenuhnya terjangkau bantuan. Akses masyarakat terhadap pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan hunian layak masih terbatas akibat rusaknya infrastruktur serta terputusnya jalur distribusi.
Menurut Crisna, dampak bencana juga dirasakan dalam jangka panjang, terutama secara sosial dan ekonomi. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian dan hidup dalam ketidakpastian.
“Kalau penanganannya lambat dan parsial, penderitaan korban akan terus berlarut. Bencana yang terjadi hari ini adalah bencana ekologis,” katanya.
Koalisi masyarakat sipil menilai bencana ini tidak hanya persoalan alam, tetapi juga kegagalan perlindungan hak dasar warga negara. Sebab dampak ini tak hanya dirasakan di daerah terdampak, namun seluruh masyarakat Aceh mulai dari ekonomi yang terganggu, akses komunikasi yang tidak stabil hingga krisis LPG.
“Maka ini bencana yang seharusnya ditangani negara,” ucapnya.
Dengan begitu, Koalisi meminta pemerintah pusat meningkatkan mobilisasi sumber daya nasional, mempercepat audit ekologi dan tata ruang di wilayah rawan bencana, serta menyusun rencana pemulihan yang adil, transparan, dan berbasis data risiko.
Crisna menambahkan, penanganan bencana harus berperspektif hak asasi manusia. Negara punya kewajiban konstitusional melindungi keselamatan dan martabat warga.
“Penetapan bencana nasional bukan sekadar administrasi, tapi langkah krusial untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah pelanggaran HAM,” tegasnya.
Discussion about this post