MASAKINI.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026) malam.
Mualem menjelaskan, perpanjangan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Perpanjangan ini diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi penanganan bencana di lapangan yang belum sepenuhnya tuntas, termasuk masih luasnya sebaran wilayah terdampak banjir dan longsor.
“Berdasarkan laporan lapangan serta laporan dari Bupati Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, penanganan darurat belum sepenuhnya selesai,” ujar Mualem.
“Atas dasar itu, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” tegasnya.
Menurut Mualem, perpanjangan masa tanggap darurat bertujuan memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk ke gampong-gampong yang masih sulit dijangkau.
Ia juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi guna mempercepat pemulihan pascabencana.
“Pemulihan harus dipercepat agar aktivitas masyarakat, pendidikan, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat kembali berjalan normal,” kata Mualem.
Dalam arahannya, Gubernur Aceh memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses transportasi.
“Di Sawang sangat dibutuhkan sedikitnya delapan jembatan darurat. Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air naik, akses transportasi benar-benar terputus,” ungkapnya.
Sejalan dengan penetapan tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan.
Fokus diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian, percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir, serta penuntasan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, dan lahan pertanian warga.
Gubernur Aceh juga menargetkan penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat 2 Februari 2026.
“Saya instruksikan seluruh pihak untuk bergerak cepat. Pastikan bantuan menjangkau seluruh gampong terdampak dan dokumen R3P harus selesai sebelum awal Februari,” tutup Mualem.
Discussion about this post