Gubernur Aceh Tegaskan Isu Penghapusan JKA Tidak Benar

MASAKINI.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa kabar penghapusan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak benar. Pemerintah, kata dia, saat ini hanya melakukan pembaruan data untuk meningkatkan akurasi dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat silaturahmi bersama relawan dan unsur masyarakat di Anjong Mon Mata, Rabu (15/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga merespons berbagai isu yang berkembang di tengah publik.

“Tidak ada penghapusan JKA. Yang dilakukan adalah perbaikan data agar layanan lebih tepat sasaran,” ujar Muzakir Manaf.

Selain meluruskan isu tersebut, ia juga menyoroti fokus pemerintah dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Upaya pemulihan, mulai dari rehabilitasi infrastruktur hingga bantuan kepada masyarakat terdampak, terus dipercepat.

Di sisi lain, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh tengah menyiapkan agenda strategis, salah satunya pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bersama DPR RI. Revisi ini dinilai penting untuk memperkuat kebijakan daerah serta memastikan keberlanjutan pendanaan otonomi khusus.

Dalam sambutannya, Muzakir Manaf juga menegaskan bahwa hubungan kerja antara dirinya dan Wakil Gubernur Fadhlullah tetap solid. Ia menyebut kepemimpinan yang berjalan harmonis menjadi kunci dalam menjalankan program pembangunan.

“Kami tetap solid dan bekerja bersama untuk Aceh,” katanya.

Ia turut mengapresiasi dukungan masyarakat selama lebih dari satu tahun kepemimpinannya. Menurutnya, partisipasi publik menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemerintah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Fadhlullah menyampaikan hal senada. Ia menilai berbagai tantangan yang dihadapi selama ini dapat dilalui berkat dukungan masyarakat dan sinergi seluruh pihak.

Pemerintah Aceh menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta memastikan setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata, terutama di tengah tantangan bencana dan kebutuhan pembangunan daerah.