MASAKINI.CO – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat persiapan pelaksanaan APBA 2027. Salah satu target yang harus dipenuhi adalah pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026 agar program pemerintahan dapat berjalan sejak awal tahun depan.
Arahan tersebut disampaikan Mualem saat membuka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang diikuti para kepala SKPA dan pejabat pengelola anggaran itu berlangsung di Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Jalannya kegiatan dipimpin Pj Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, serta sejumlah pejabat terkait.
Mualem menyebutkan, percepatan persiapan APBA 2027 menjadi salah satu dari tiga fokus utama dalam 11 aksi konkret yang harus dilaksanakan seluruh SKPA. Enam langkah disiapkan untuk memastikan tahapan penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan pada awal 2027 tidak mengalami keterlambatan.
Selain pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, SKPA diminta menyelesaikan penandatanganan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebelum 31 Desember 2026.
Selanjutnya, surat keputusan (SK) pengelola anggaran harus diterbitkan sebelum 4 Januari 2027. Setiap SKPA juga diminta memulai kegiatan perdana pada awal Januari atau paling lambat sebelum 7 Januari 2027, serta menandatangani kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.
“Langkah tersebut meliputi memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026, serta menyelesaikan penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026,” kata Mualem.
Selain mempersiapkan anggaran tahun depan, Gubernur juga meminta SKPA menuntaskan tiga target APBA 2026. Target tersebut meliputi realisasi keuangan di atas 95 persen yang disertai penyelesaian pekerjaan fisik, memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Dua aksi lainnya diarahkan pada penguatan kinerja perangkat daerah dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi masing-masing SKPA. Mualem meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan RPJMA dan komitmen kampanye,” ujarnya.
Setelah pengarahan Gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA. Agenda tersebut diikuti pejabat pengelola anggaran bersama pejabat penghubung dari masing-masing perangkat daerah.
Melalui konsolidasi ini, setiap SKPA diminta menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur agar seluruh target dapat ditindaklanjuti sesuai jadwal. Percepatan tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran realisasi anggaran 2026 sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik pada 2027 dapat dimulai tepat waktu.








Discussion about this post