MASAKINI.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta Pemerintah Aceh mengambil peran lebih aktif dalam mengawal investigasi bentrokan antara warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka pada 4 November 2026 lalu.
Komnas HAM menilai Pemerintah Aceh perlu memiliki sikap yang jelas dalam mendorong penyelesaian kasus tersebut, terutama memastikan proses hukum berjalan dan hak-hak korban, termasuk pemulihan, terpenuhi.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026). Ia menyebut ada dua persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi atas bentrokan di Pidie.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis, Senin (9/11/2026).
Menurut Anis, bentrokan tersebut tidak bisa dipandang sebagai kejadian tunggal. Peristiwa itu memiliki latar belakang sosial, hukum, dan politik yang perlu ditelusuri sebagai bagian dari upaya memahami akar persoalan.
Ia juga menyoroti nasib keluarga korban yang masih menunggu penyelesaian melalui jalur hukum. Karena itu, Pemerintah Aceh diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan kasus, tetapi turut mendorong investigasi dan memastikan pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan korban.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, menurutnya, harus menjadi bagian dari penanganan pascaperistiwa.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan saran dan masukan Komnas HAM akan menjadi perhatian pemerintah. Pihaknya juga akan terus memantau perkembangan penanganan bentrokan tersebut dan melaporkannya kepada Gubernur serta Wakil Gubernur Aceh.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Taufik.
Discussion about this post