MASAKINI.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan indikasi kuat bahwa luka pada tubuh korban meninggal dalam insiden penembakan saat kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, disebabkan oleh proyektil.
Dugaan tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, berdasarkan pengamatan terhadap bekas luka pada tubuh korban. Namun, penyebab pasti kematian belum dapat dipastikan karena hingga Senin (9/11/2026), autopsi belum dilakukan.
Anis menjelaskan, informasi awal dari pihak rumah sakit menyebutkan korban mengalami trauma akibat benda tajam. Sementara itu, hasil pemantauan Komnas HAM terhadap kondisi luka mengarah pada dugaan kuat adanya proyektil.
“Kalau dari bekas luka yang ada di badan korban yang meninggal dunia tentu saya kira bisa diidentifikasi bahwa itu adalah dugaan kuatnya proyektil.”
“Belum ada autopsi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan tentu saja ini salah satu aspek yang penting untuk didorong ke depan sehingga kenapa korban meninggal dunia itu menjadi terang benderang,” kata Anis di Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
Komnas HAM telah melakukan pemantauan langsung sejak Jumat (6/11/2026), dengan menemui warga, korban, keluarga korban meninggal dunia, pemerintah daerah, kepolisian, hingga pihak rumah sakit. Pemantauan itu dilakukan untuk mengumpulkan keterangan dan memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang terjadi pada Rabu, 4 November 2026 lalu.
Selain aspek pengungkapan fakta, Komnas HAM menyoroti dampak psikologis yang masih dirasakan korban dan keluarga terdampak. Anis menyebut pihaknya menerima keluhan mengenai trauma pascainsiden, sehingga pemulihan bagi mereka perlu menjadi perhatian bersama.
Komnas HAM juga mendorong agar penanganan kasus dilakukan melalui proses hukum yang profesional dan transparan. Di sisi lain, situasi di tengah masyarakat perlu tetap dijaga kondusif agar tidak berkembang menjadi ketegangan baru.
Anis mengingatkan bahwa sejarah panjang konflik sosial di Aceh perlu menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak mudah terpancing oleh berbagai narasi yang berkembang setelah insiden tersebut.
Untuk memastikan penanganan berjalan sesuai kewenangan masing-masing, Komnas HAM akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Koordinasi itu mencakup proses hukum, pemulihan korban, serta langkah menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah potensi eskalasi.
Discussion about this post