MASAKINI.CO – Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Sumatera, khususnya Aceh, masih menjadi salah satu pekerjaan yang harus dituntaskan dalam proses pemulihan pascabencana.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera menargetkan seluruh huntap rampung pada 2027, lebih cepat dari rencana induk yang berlangsung hingga 2028.
Juru Bicara Satgas PRR Sumatera, Amran, mengatakan pembangunan huntap masih berproses karena membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari penyediaan lahan hingga pembangunan sarana dan prasarana pendukung.
Namun, pemerintah menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan pada 2027 sesuai arahan Presiden, tanpa harus menunggu tahun terakhir pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Untuk hunian tetap tidak perlu menunggu 2028, semuanya harus dituntaskan di tahun 2027,” kata Amran saat menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi refleksi setahun pascabencana di Museum Tsunami Banda Aceh, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, penanganan pascabencana Sumatera telah memasuki tahun pertama dari rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028.
Selama setahun terakhir, sejumlah infrastruktur dan layanan dasar masyarakat telah kembali berfungsi. Jalan dan jembatan skala nasional, misalnya, sudah 100 persen fungsional. Sementara jalan dan jembatan daerah masih dalam proses penyelesaian di beberapa titik.
Pemulihan juga dilakukan pada sektor pendidikan. Meski masih terdapat 71 sekolah yang perlu diselesaikan, secara fungsional seluruh layanan pendidikan telah kembali berjalan. Adapun sarana dan prasarana kesehatan sudah 100 persen fungsional.
Layanan dasar lainnya, seperti listrik, telekomunikasi, gas, dan bahan bakar minyak (BBM), juga telah terpenuhi.
Meski berbagai fasilitas publik mulai pulih, Amran menyebut pembangunan huntap membutuhkan perhatian dan percepatan tersendiri. Penyediaan lahan serta pembangunan fasilitas pendukung menjadi tahapan yang harus dilalui sebelum hunian dapat diselesaikan.
Karena itu, seluruh kementerian dan instansi terkait terus didorong untuk mempercepat pekerjaan agar target penyelesaian pada 2027 dapat tercapai.
Di sisi lain, Satgas PRR juga tetap menangani dampak bencana susulan yang terjadi di sejumlah wilayah. Amran mengatakan, kondisi daerah terdampak akan dievaluasi untuk menentukan langkah penanganan, termasuk terhadap usulan bantuan dari masyarakat.
Usulan masyarakat yang terdampak bencana susulan tetap dapat disampaikan, tetapi harus melalui proses verifikasi sebelum bantuan disalurkan.
Amran juga mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi banjir susulan, mengingat saat ini memasuki musim hujan dengan curah hujan tinggi.









Discussion about this post