MASAKINI.CO – Aceh masih menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di tengah proses pemulihan pascabencana. Banjir yang melanda empat kabupaten hingga 18 November 2026 tercatat berdampak pada 25.244 jiwa atau 6.601 kepala keluarga. Sebanyak 844 jiwa di antaranya masih mengungsi.
Data tersebut disampaikan dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan banjir akibat cuaca ekstrem tersebut berdampak pada masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen.
Berdasarkan data per 18 November pukul 17.00 WIB, sebagian rumah warga di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil masih terendam. Sementara di Aceh Selatan, kondisi banjir di sejumlah wilayah mulai surut. Adapun dampak di Bireuen masih dalam pendataan.
Di sisi lain, penanganan bencana sebelumnya juga belum sepenuhnya selesai. Taufik menyebutkan, berdasarkan data per 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota di Aceh masih berada dalam tahapan penanganan dengan status berbeda.
“Lima kabupaten/kota berstatus siaga darurat, empat berstatus darurat, dan delapan lainnya berada dalam masa transisi darurat. Sementara Nagan Raya dan Aceh Besar telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Menghadapi potensi cuaca ekstrem, Pemerintah Aceh telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tingkat provinsi sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Taufik menjelaskan, kesiapsiagaan dilakukan melalui pemantauan wilayah rawan bencana, koordinasi peringatan dini dengan BMKG dan BPBA, serta pemetaan lokasi terdampak, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan satuan tugas, mempercepat evakuasi serta penyelamatan warga, dan memastikan ketersediaan logistik, layanan kesehatan, serta sarana pendukung lainnya.
“Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, memaparkan perkembangan pemulihan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat terdampak selama satu tahun penanganan bencana.
Pada sektor jalan, pemulihan jalan nasional telah mencapai 100 persen atau seluruh 46 ruas terdampak kembali berfungsi. Untuk jalan daerah, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas telah fungsional atau mencapai 94,32 persen.
Pemulihan jembatan nasional juga telah tuntas, yakni 23 dari 23 unit kembali berfungsi. Namun, untuk jembatan daerah, baru 386 dari 655 unit yang pulih atau mencapai 58,93 persen.
Di sektor perumahan dan perlindungan sosial, bantuan isi hunian telah terealisasi 99,34 persen, bantuan jaminan hidup 99,09 persen, dan bantuan stimulan ekonomi 99,06 persen.
Bantuan perbaikan rumah mencakup 17.742 unit rumah rusak ringan dan 12.919 unit rumah rusak sedang, dengan total anggaran Rp653,70 miliar. Sementara Dana Tunggu Hunian telah disalurkan seluruhnya kepada 18.422 rekening penerima.
Pemulihan juga berlangsung pada sektor ekonomi masyarakat. Dari 127 pasar rakyat yang terdampak bencana, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi, sedangkan 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan.
Di sektor pertanian, bencana berdampak pada 57.171 hektare lahan sawah di 19 kabupaten/kota. Dari target pemulihan 31.464 hektare, sebanyak 24.322 hektare telah selesai ditangani hingga 18 November atau mencapai 77,30 persen.
Sementara pada sektor kelautan dan perikanan, dampak bencana tercatat meliputi 30.417,17 hektare tambak, 1.953 unit keramba, serta 2.077 nelayan.
Untuk infrastruktur dasar, layanan kelistrikan telah pulih 100 persen. Seluruh 156 SPBU, 11 SPBE, 131 agen LPG, dan 3.815 BTS juga telah kembali berfungsi.
Meski demikian, sejumlah pekerjaan masih membutuhkan percepatan. Pembangunan sumur bor baru mencapai 64,16 persen atau 920 dari target 1.434 unit. Fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) mencapai 75 persen atau 54 dari target 72 unit.
Normalisasi sungai dan muara juga belum tuntas. Dari target 31 sungai, baru 10 yang selesai dinormalisasi atau 32,26 persen. Sementara normalisasi muara baru mencapai dua dari 23 muara atau 8,70 persen.
Dalam koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota pada 19 November 2026, turut dibahas penyempurnaan rencana induk, kesiapan lahan pembangunan hunian tetap, dan keberlanjutan penyaluran bantuan bagi masyarakat.
Realisasi anggaran bantuan Kementerian Sosial tercatat mencapai 99,2 persen atau Rp2,12 triliun dari pagu Rp2,14 triliun pada 2026. Masyarakat yang belum menerima bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, dan bantuan stimulan ekonomi akan tetap dilayani secara bertahap pada tahun berikutnya.
Pemerintah juga menekankan pemantauan berkala oleh posko wilayah untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani.








Discussion about this post