Perubahan APBA 2021 Hanya untuk Kepentingan Elit di Aceh

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian. (foto: dok Instagram @mata_aceh)

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Perubahan APBA 2021 Hanya untuk Kepentingan Elit di Aceh

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian. (foto: dok Instagram @mata_aceh)

MASAKINI.CO – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti rencana Pemerintah Provinsi Aceh yang akan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021.

Koordinator MaTA, Alfian mengatakan rencana itu hanya nafsu para elit di Aceh dengan menggunakan insentif tenaga kesehatan (Nakes) dan rumah duafa menjadi objeknya bancakan.

“Pola dan kelakuan para elit tersebut sangat mudah terbaca secara publik sehingga rencana akal-akalan itu hanya untuk kepentingan elit,” katanya, Kamis (16/9/2021).

Alfian menjelaskan, secara aturan yang berlaku saat ini, perubahan APBA 2021 tidak memungkinkan dapat terjadi, karena waktu atau jadwal perubahan sudah tak memungkinkan.

“Waktu perubahan anggaran seharusnya dilakukan pada Agustus 2021 lalu,” sebutya.

Ia berharap, pemerintah eksekutif dan legislatif membaca kembali sejumlah aturan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014 dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 Tahun 2020.

Dalam aturan-aturan itu, terdapat penjelasan mengenai tahapan pengajuan perubahan dalam sebuah anggaran.

“Aturannya sudah sangat jelas, oleh karenanya keinginan untuk mengubah APBA 2021 terkesan terlalu dipaksakan oleh para elit Aceh,” tegasnya.

Alasan perubahan untuk penggunaan insentif Nakes dan pembangunan rumah duafa dianggap koordinator MaTA tersebut, tidak relevan dengan fakta yang terjadi selama ini.

Kata Alfian, Insentif nakes seharunya dapat menggunakan anggaran refocusing. “Tapi kenapa ini tidak dilakukan sebelumnya,” ujarnya.

Padahal Aceh masuk dalam lima provinsi yang mengalokasikan anggaran refocusing terbesar untuk penanganan masa pandemi termasuk kebutuhan bagi Nakes.

Selain itu, MaTA juga mempertanyakan terkait pembangunan rumah duafa. Secara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), Pemerintah Aceh tiap tahun wajib membangun sebanyak enam ribu unit rumah.

Namun faktnya, dalam APBA murni 2021, rumah duafa hanya dibangun 750 unit dan penelusuran MaTA di lapangan kondisi rumah juga belum selesai dikerjakan. Padahal telah memasuk Bulan September.

“Terus pertanyaannya? mau dilanjutkan dengan anggaran perubahan sebanyak 4.000 unit, apakah dapat terbangun dengan waktu yang sangat singkat? Di mana 750 unit saja belum siap. jadi kebutuhan perubahan tersebut kebutuhan elit sehingga isu Nakes dan rumah duafa dijadikan objek dalam memburu rente para elit saat ini,” tegasnya.

TAG

Bagikan

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Berita Terbaru

Berita terpopuler

Add New Playlist