Pemerintah Pusat dan Daerah harus Sejalan Tangani Wabah Virus Corona

MASAKINI.CO – Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menyoroti adanya polemik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama DKI Jakarta terkait kebijakan dalam masa pandemi virus corona (Covid-19).

Ia meminta kedua belah pihak harus bisa belajar dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang selama ini telah dikeluarkan.

“Kepada pemerintah pusat memang agar tidak bolak-balik buat aturan. Jadi, ketegangan pusat dengan DKI Jakarta juga ada hikmahnya dalam krangka apa melakukan koordinasi cukup utuh dengan pemerintah pemerintah daerah,” kata Ray dalam sebuah diskusi darin di Jakarta, Kamis (14/5).

Pengamat politik dan aktivis ini pun menyinggung soal kebijakan pelonggaran transportasi untuk Mudik Lebaran 2020 oleh pemerintah pusat yang terkesan sepihak. Sebab, ia memandang pemerintah daerah tidak dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam mengambil dan mendiskusikan kebijakan tersebut.

“Sekarang kita melihat ya kebijakan mudik yang dilonggar, kan ini tentu sedikit banyak akan mengakibatkan yang kesulitan pemerintah daerah beradaptasi dengan aturan baru. Tahu-tahu dengan kebijakan baru ini,” ungkapnya.

Menurutnya, setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah pusat, terutama dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Tanah Air, harus melibat pemerintah-pemerintah daerah. Sehingga ada satu pemahaman dan kerangka berpikir yang utuh untuk bagaimana cara terbaik mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Sebaiknya, semua kebijakan di tingkat nasional itu harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan daerah. Bagaimana baiknya, kalau kita longgarkan tanggal sekian seperti apa? jadi daerah itu tidak hanya terima kebijakan begitu saja oleh pusat dan mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan kebijakan yang naik turun ini, tapi juga mereka libatkan dalam konteks pengambilan kebijakan,” jelasnya.

“Sehingga dengan begitu sinkronisasi, koordinasi tetap jalan,” tambahnya.

Ia menilai, jika pelibatan pemerintah daerah dalam kebijakan tersebut, maka pemerintah di daerah akan siap dan maksimal dalam menjalankan kebijakan yang akan diterapkan. Ujungnya, tindakan penanggulangan Covid-19 bisa berjalan baik dan efektif secara menyeluruh.

“Jadi kalau misalnya sekarang pemerintah pusat membuat kebijakan pelonggaran mudik,itu dengan sendirinya daerah-daerah sudah siap mengantisipasi jika memang mudik massal ini terjadi lonjakan pemudik, dari Jakarta khususnya ke daerah-daerah dan seterusnya,” tutupnya. [Ahlul Fikar]