Suara dari Parlemen Aceh Mendorong Penyelesaian Konflik Satwa

MASAKINI.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zaenal Abidin meminta Pemerintah Aceh khususnya Dinas Kehutanan Aceh dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, untuk mencari solusi terkait masalah konflik antara manusia dan satwa liar.

Menurut anggota parlemen Aceh ini konflik tersebut sudah sangat memprihatinkan. Di mana dalam satu bulan terakhir, ada dua kejadian warga diserang satwa liar, seperti yang terjadi di Aceh Selatan dan Aceh Tengah.

“Bahkan di Aceh Tengah ada yang meninggal dunia karena diserang gajah liar. Kejadian itu berselang beberapa hari setelah warga diserang harimau di Aceh Selatan,” kata Zaenal Abidin, Selasa (7/2/2023).

Dia menyebut konflik satwa liar dengan manusia ini terjadi karena lingkungan tempat satwa mencari makan sudah terganggu, sehingga satwa-satwa liar itu mencari tempat baru untuk mereka tinggal dan memperoleh makanan.

“Jadi ketika tempat tinggalnya terganggu, satwa liar ini pasti akan mencari tempat baru dan akhirnya manusia yang menjadi sasaran mereka, dulu tidak pernah kita dengan ada konflik satwa liar dan manusia,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, tutur Zaenal Abidin, DPR Aceh meminta Dinas Kehutanan Aceh dan BKSDA Aceh segera mencarikan solusi, misalnya dengan memastikan peta wilayah yang rawan terjadi konflik satwa liar, kemudian harus ada solusi lain agar masyarakat juga bisa mencari rejeki ke hutan.

“Ini yang harus dipikirkan bersama, kalau saya melihat sekarang Aceh sudah rawan konflik satwa liar dan manusia, kalau ini dibiarkan, yang saya takutkan akan ada korban jiwa lagi,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya mendukung langkah-langkah cepat BKSDA Aceh dalam mengurangi terjadinya konflik satwa liar dengan manusia, seperti yang terjadi di Aceh Selatan, dimana pihak BKSDA Aceh berhasil menangkap harimau yang menyerang manusia tersebut.

“Kita sangat mendukung kerja-kerja seperti itu, sama-sama harus kita selamatkan, manusia harus kita selamatkan, satwa liar juga demikian, bagaimana caranya itu yang harus dipikirkan oleh Pemerintah Aceh termasuk DPRA,” pungkasnya.