MASAKINI.CO – Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Pidie menilai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh tak mampu mengatasi konflik gajah dengan manusia di beberapa kecamatan di daerah itu. BKSDA Aceh disebut terkesan melakukan pembiaran dari tugas dan fungsinya hingga mengakibatkan kerugian ekonomi dan bahkan nyawa masyarakat akibat konflik satwa tersebut.

Hal tersebut diutarakan sejumlah tokoh masyarakat pada pertemuan rapat solusi penanganan Konflik gajah dengan masyarakat Pidie, di gedung Dewan, Kota Sigli, Rabu (1/3/2023).

Keuchik Blang Malo, Tangse, Bokrizal, mengatakan masyarakat selama ini sangat dirugikan akibat hadirnya gajah di wilayah perkebunan mereka. Selain memakan tanaman, warga juga enggan bertani karena adanya gangguan satwa itu.

Dia merasa kecewa dengan BKSDA Aceh yang dinilai sangat lamban dalam proses penanganan konflik, hingga adanya warga yang meninggal dunia akibat diserang gajah.

“Mereka memasang GPS di antara gajah, gunanya pendeteksian dini ancaman gajah saat mendekati Gampong. Namun, di lapangan sepertinya abai akan laporan tersebut kepada warga saat gajah dekat dengan pemukiman,” ungkapnya.

Bokrizal juga mengatakan, jika pihak terkait tak mampu menyelesaikan masalah tersebut nantinya jangan salahkan warga bila mengambil tindakan sendiri. Menurutnya konflik ini sudah berkepanjangan dan sangat meresahkan warga yang terdampak.

“Kalau pemerintah tak sanggup, biar kami tangani. Terserah kami mau seperti apa, kami tidak mau lagi ada warga kami yang menjadi korban amukan gajah,” tegasnya.

Sementara Keuchik Alue Caloeng, Tangse, Zulfikar mendesak DPR Pidie segera mencari solusi pasti terhadap konflik satwa dengan manusia.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Gampong, Camat, Pimpinan DPRK Pidie, Perwakilan BKSDA Aceh, Dinas LHK Aceh, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait.