Tandatangani Perjanjian Dengan Jokowi, Kebijakan PM Malaysia Dipertanyakan

MASAKINI.CO – Buntut menandatangani perjanjian dengan Indonesia yang mengarah pada penetapan batas laut teritorial.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim didesak Ketua Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin untuk memberikan penjelasan.

Berbicara selama rapat umum koalisi di Negeri Sembilan pada Sabtu malam (10 Juni) menjelang pemilihan negara bagian,

Muhyiddin mempertanyakan apakah perjanjian yang ditandatangani selama seminggu terakhir, akan berarti Malaysia berkompromi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan nasional dan perbatasan internasional.

Pada hari Kamis, Indonesia dan Malaysia menandatangani enam instrumen bilateral yang berkaitan dengan penyeberangan perbatasan, perdagangan, kerja sama promosi investasi, saling pengakuan sertifikasi halal untuk produk dalam negeri, serta dua perjanjian yang berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam kunjungan dua hari Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia.

Perjanjian laut teritorial melibatkan Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Melaka. Jokowi kemudian menyatakan penghargaan atas kesepakatan tersebut, dengan mengatakan bahwa “perlu waktu 18 tahun untuk diselesaikan.”

Dalam pidatonya pada hari Sabtu, Muhyiddin mengatakan dia merasa “tidak nyaman” ketika mengetahui perjanjian tersebut.

“Ketika saya menjadi perdana menteri (Malaysia), ini adalah salah satu masalah (bilateral) yang tidak dapat kami selesaikan. Kami berdiskusi dan berdiskusi tetapi tidak pernah bisa mencapai resolusi. Ini melibatkan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan perbatasan Johor dan Sabah,” kata Muhyiddin dalam Sabtu malam (10 Juni) menjelang pemilihan negara bagian.

“Indonesia adalah sahabat kami, tapi soal kedaulatan negara, kami tidak bisa berkompromi. Kita tidak boleh menyerah bahkan satu inci pun. Ketika menyangkut perbatasan internasional, kita harus mempertahankan hak dan kedaulatan nasional kita.”

“Saya berharap (Anwar) menjelaskan masalah ini kepada masyarakat dan transparan. Saya tidak membuat tuduhan apa pun, tetapi saya ingin dia memberikan penjelasan,” seperti dikutip Channel News Asia, Minggu (11/6/2023).

Mr Muhyiddin menambahkan bahwa selama masa jabatannya sebagai perdana menteri Malaysia, ia kemudian disarankan oleh ahli maritim untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut.

“Mengenai masalah kedaulatan nasional dan perbatasan internasional dengan negara lain, dia tidak boleh membuat keputusan ini dengan seenaknya. Saya ingin dia menjelaskan dan membuat pernyataan kepada orang-orang mengapa dan apa yang disepakati,” tegasnya lagi.